DPRD Samarinda Khawatir Kekurangan Guru Tembus 765 Orang, Sekolah Mulai Kesulitan Cari Tenaga Pengajar
POLITIKAL.ID – Kekurangan tenaga pendidik di Kota Samarinda diperkirakan masih akan berlanjut hingga penghujung 2026. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menilai kebutuhan guru yang belum terpenuhi berpotensi mencapai 765 orang dan dapat bertambah jika tidak ada langkah percepatan dari pemerintah.
POLITIKAL.ID – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie, mengatakan kondisi tersebut mulai memberikan tekanan terhadap operasional sekolah di berbagai jenjang pendidikan.
Menurut Novan, sejumlah sekolah kini menghadapi tantangan untuk menjaga proses belajar mengajar tetap berjalan di tengah keterbatasan jumlah tenaga pendidik.
“Melihat kondisi saat ini, kebutuhan guru masih cukup besar dan berpotensi meningkat hingga akhir tahun,” ujarnya.
Rekrutmen ASN Belum Mampu Menutup Kekosongan Guru
Novan menjelaskan pemerintah daerah belum memiliki banyak pilihan untuk mengatasi kekurangan guru dalam waktu singkat. Aturan terkait perekrutan tenaga non-ASN membuat ruang gerak daerah menjadi terbatas.
Di sisi lain, proses pengadaan guru melalui jalur Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) membutuhkan waktu karena harus melewati berbagai tahapan sebelum bertugas di sekolah.
“Guru yang lulus seleksi CPNS tidak serta-merta langsung mengajar karena masih harus menyelesaikan proses administrasi dan penempatan,” katanya.
Kondisi tersebut membuat kebutuhan tenaga pendidik di lapangan belum dapat segera terpenuhi meski pemerintah membuka formasi baru.
Sekolah Andalkan BOSDA untuk Cari Guru
Untuk menjaga kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, sejumlah sekolah memilih merekrut tenaga pengajar menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
Namun, Novan menilai langkah tersebut hanya bersifat sementara. Keterbatasan anggaran membuat sekolah tidak leluasa menambah tenaga pendidik sesuai kebutuhan.
Selain itu, tingkat kesejahteraan guru yang direkrut melalui skema tersebut juga masih menjadi perhatian.
“Pendanaan dari BOSDA memiliki batas kemampuan. Karena itu, solusi ini tidak bisa menjadi jalan keluar permanen,” ujarnya.
DPRD Samarinda mendorong pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk segera menyusun langkah strategis guna memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sekolah-sekolah.
DPRD Minta Solusi Cepat demi Jaga Mutu Pendidikan
Novan menegaskan kekurangan guru tidak hanya berdampak pada beban kerja tenaga pendidik yang ada saat ini. Kondisi tersebut juga berpotensi memengaruhi kualitas pembelajaran yang siswa terima.
Karena itu, DPRD meminta adanya koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah pusat dan daerah agar kebutuhan guru dapat segera terpenuhi.
Menurutnya, percepatan penanganan perlu dilakukan agar sekolah tidak terus bergantung pada solusi sementara dan mutu pendidikan di Samarinda tetap terjaga.
“Persoalan ini perlu perhatian serius karena menyangkut keberlangsungan pendidikan anak-anak kita di Samarinda,” pungkasnya.
(Adv)
