POLITIKAL.ID – Gelombang demonstrasi besar mengguncang kawasan Karang Paci, Samarinda, saat ribuan massa dari Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur menggeruduk Gedung DPRD Kaltim, Selasa (21/4/2026). Aksi ini menuntut lembaga legislatif segera menggunakan hak angket sekaligus mengambil sikap tegas terhadap dugaan praktik nepotisme di lingkungan pemerintahan daerah.
Aksi Massa Padati DPRD Kaltim Sejak Pagi
Ribuan demonstran mulai berdatangan sejak pagi hari dan langsung memadati area depan gedung DPRD. Massa berasal dari berbagai elemen, mulai dari mahasiswa, organisasi masyarakat, hingga komunitas lokal dan kelompok difabel.
Mereka membuka aksi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian melanjutkan dengan orasi secara bergantian dari atas mobil komando. Suara tuntutan menggema di depan gerbang DPRD yang tertutup rapat.
Situasi sempat memanas ketika sejumlah massa merobek baliho ucapan Hari Kartini sebagai bentuk protes terhadap kondisi yang menurut mereka jauh dari nilai keadilan sosial.
Massa Soroti Nepotisme dan Kebijakan Anggaran
Koordinator aksi, Erly Sopiansyah, menegaskan bahwa tuntutan utama massa adalah penghentian praktik nepotisme yang merusak sistem pemerintahan.
“Yang kami suarakan adalah penghentian nepotisme. Ini akar dari berbagai persoalan, termasuk potensi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan,” tegasnya di hadapan massa.
Selain itu, massa juga mengkritik kebijakan anggaran pemerintah daerah yang menurut mereka tidak berpihak pada rakyat. Sorotan mengarah pada pengadaan kendaraan dinas mewah serta renovasi rumah jabatan gubernur yang dugaannya menelan anggaran hingga Rp25 miliar.
DPRD Kaltim Janji Tindaklanjuti Tuntutan
Merespons tekanan massa, sejumlah anggota DPRD Kaltim turun langsung menemui demonstran. Perwakilan Fraksi Gerindra, Akhmed Reza Fachlevi, menyampaikan bahwa pihaknya menghargai aspirasi masyarakat.
“Kami menilai ini adalah proses penyampaian aspirasi masyarakat. Tentu akan kami bahas lebih lanjut di internal fraksi,” ujarnya.
Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, juga memastikan bahwa tuntutan terkait hak angket akan berjalan secara kelembagaan.
“Secara prinsip kita sepakat untuk menindaklanjuti aspirasi ini. Namun mekanismenya harus melalui tahapan, dimulai dari rapat pimpinan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa dukungan terhadap langkah tersebut telah menguat di internal DPRD. Bahkan, menurutnya, tujuh fraksi yang ada telah menunjukkan kesepahaman untuk membahas lebih lanjut usulan tersebut.
“Unsur pimpinan dan fraksi sudah satu suara. Tinggal kita rapatkan untuk menentukan langkah kelembagaan berikutnya,” katanya.
Legislator Teken Pakta Integritas di Hadapan Massa
Sebagai bentuk komitmen, sejumlah anggota DPRD Kaltim menandatangani pakta integritas langsung di depan massa aksi. Dokumen tersebut berisi komitmen untuk menolak praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mendukung penggunaan hak angket.
Beberapa nama yang ikut menandatangani di antaranya Husni Fahruddin, Afif Rayhan Harun, Sabaruddin Panrecalle, Agus Aras, dan Akhmed Reza Fachlevi.
Langkah ini mendapat respons dari massa, meski sebagian tetap menuntut realisasi konkret dari komitmen tersebut.
Aksi Berlanjut ke Kantor Gubernur
Setelah menyampaikan tuntutan di DPRD, massa bergerak menuju Kantor Gubernur Kalimantan Timur di Jalan Gajah Mada. Arus demonstran terus memadati jalan dengan pengawalan aparat keamanan.
Meski berlangsung dengan tensi tinggi, aksi tetap berjalan relatif tertib. Massa berharap DPRD Kaltim benar-benar menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dan tidak mengabaikan tuntutan publik.
Aksi ini menjadi penanda kuat meningkatnya tekanan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan legislatif, sekaligus ujian bagi komitmen mereka dalam menegakkan prinsip transparansi dan keadilan.
