POLITIKAL.ID – Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, menyoroti persoalan distribusi air bersih yang belum merata di wilayah Kota Samarinda. Meskipun cakupan layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sudah menyentuh angka 84 persen, kualitas aliran air ke rumah warga masih menjadi keluhan utama.
Distribusi Air Bersih menjadi tantangan besar bagi pemerintah kota mengingat target pemenuhan layanan 100 persen pada tahun 2029 mendatang. Ronal menilai bahwa angka statistik di atas kertas harus berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata.
Kendala Distribusi Air di Kawasan Teuku Umar
Ronal mengungkapkan bahwa sejumlah wilayah di Samarinda masih mengalami kendala teknis yang serius. Salah satu contoh kasus terjadi di Jalan Teuku Umar, di mana warga melaporkan aliran air tidak lancar ke pemukiman mereka. Kondisi ini membuat fungsi sambungan air menjadi tidak optimal bagi kebutuhan rumah tangga harian.
Dalam pantauannya, beberapa rumah tangga justru hanya menerima tekanan udara atau angin dari saluran PDAM tanpa ada air yang mengalir. Hal ini memicu kritik terhadap efektivitas jaringan pipa yang sudah terpasang di wilayah pusat kota tersebut. Ronal meminta pihak pengelola segera melakukan audit teknis terhadap jaringan distribusi di titik-titik rawan macet.
“Capaian 84 persen ini tentu harus diapresiasi, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kualitas distribusi air bersih itu benar-benar dirasakan masyarakat. Jangan sampai sudah terpasang, tapi airnya tidak mengalir,” ujar Ronal Stephen Lonteng pada Selasa (28/4/2026).
Optimalisasi Jaringan di Wilayah Pinggiran
Selain permasalahan di pusat kota, perhatian khusus tertuju pada wilayah pinggiran Samarinda yang selama ini minim jangkauan. Kawasan seperti Sambutan dan Samarinda Seberang membutuhkan perluasan infrastruktur agar warga di sana memiliki akses yang setara terhadap air layak konsumsi.
Ronal menjelaskan bahwa penguatan jaringan merupakan kunci utama dalam mengejar target layanan. Tanpa optimalisasi sistem perpipaan, masyarakat hanya akan terdata sebagai pelanggan secara administratif namun tetap kesulitan memperoleh air. Ia mendorong PDAM untuk mulai memetakan daerah potensial yang selama ini terabaikan oleh layanan reguler.
Di daerah pemilihan Ronal, kawasan Bendang-Bendang menjadi salah satu wilayah yang mengusulkan inovasi sumber air. Warga setempat memberikan masukan agar pemerintah memanfaatkan bekas lubang tambang sebagai sumber air alternatif. Air tersebut rencananya akan menyokong sektor produktif seperti pertanian dan peternakan warga sekitar.
“Ini menjadi masukan penting agar potensi lokal bisa dimanfaatkan. PDAM juga harus mulai menjangkau wilayah-wilayah seperti Sambutan dan Samarinda Seberang,” kata Ronal menekankan pentingnya pemerataan akses.
Target Percepatan Layanan Sebelum Tahun 2029
Target pemenuhan akses air bersih 100 persen sebenarnya ditetapkan pada tahun 2029. Namun, Komisi I DPRD Samarinda mendorong agar percepatan pembangunan infrastruktur bisa berlangsung lebih awal. Ronal meyakini komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan mampu merealisasikan target tersebut pada tahun 2027.
Langkah percepatan ini bertujuan agar fokus pemerintah segera beralih dari sekadar pemasangan pipa menuju pemeliharaan kualitas dan kuantitas air. Ketersediaan air yang stabil sepanjang waktu menjadi indikator keberhasilan utama bagi kinerja perusahaan daerah tersebut dalam melayani publik.
Ronal menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh menunggu terlalu lama untuk kebutuhan dasar seperti air bersih. Kerja sama antara PDAM dan pemerintah kota dalam pengalokasian anggaran serta teknis lapangan menentukan kecepatan penyelesaian masalah ini.
“Kalau bisa dipercepat, itu akan jauh lebih baik. Setelah itu tinggal menjaga kualitas dan kuantitas layanan agar tetap stabil,” pungkas Ronal mengakhiri penjelasannya mengenai distribusi air bersih di Samarinda.
(ADV)
