DPRD Samarinda Dukung Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk Pemetaan Data Akurat
POLITIKAL.ID – Komisi IV DPRD Kota Samarinda berkomitmen penuh mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang menjadi agenda besar bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Samarinda. Kepastian dukungan ini muncul setelah kedua pihak menggelar rapat dengar pendapat di Ruang Rapat Gabungan DPRD Samarinda pada Selasa (28/4/2026).
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie menegaskan bahwa BPS memerlukan sinergi kuat dengan lembaga legislatif demi memperluas jangkauan sosialisasi. Menurutnya, kerja sama ini bertujuan agar informasi mengenai sensus sampai kepada seluruh pelaku usaha di berbagai sektor tanpa terkecuali.
“Peran DPRD sangat penting untuk membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat agar sensus ini berjalan maksimal, terutama dalam menjangkau pelaku usaha dari berbagai skala,” ujar Novan saat memberikan keterangan usai rapat.
Sinergi Strategis dalam Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026
Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda nasional sepuluh tahunan. Instrumen ini berfungsi memotret kondisi riil perekonomian daerah secara komprehensif. Melalui data tersebut, pemerintah dapat melihat peta kekuatan ekonomi masyarakat Samarinda secara detail.
“Melalui sensus ini, kita bisa mengetahui perkembangan ekonomi secara menyeluruh. Ini penting sebagai dasar perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan,” jelas Novan.
DPRD Samarinda menilai data hasil sensus memiliki nilai strategis yang tinggi. Data tersebut tidak hanya menjadi alat bagi pemerintah untuk mengambil keputusan, tetapi juga berfungsi sebagai referensi bagi para pelaku dunia usaha. Para pengusaha dapat melihat tren pasar dan potensi ekonomi daerah melalui hasil pendataan yang akurat.
Komisi IV berharap seluruh tahapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Samarinda berjalan lancar. Novan menekankan pentingnya kejujuran responden dalam memberikan informasi kepada petugas lapangan nantinya. Data yang akurat akan menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran bagi kesejahteraan warga Samarinda.
Pihak DPRD juga berencana menginstruksikan para anggota di daerah pemilihan masing-masing untuk turut mengedukasi konstituen mengenai pentingnya sensus ini. Sinergi antara BPS dan legislatif diharapkan mampu meminimalisir kendala lapangan, seperti penolakan dari pelaku usaha atau ketidaklengkapan data primer.
Dengan persiapan yang matang sejak dini, pemerintah kota berharap hasil sensus ini mampu menjadi fondasi kuat bagi arah ekonomi Samarinda dalam satu dekade ke depan. Fokus utama tetap pada sinkronisasi data pusat dan daerah demi efisiensi anggaran pembangunan.
(ADV)
