POLITIKAL.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri untuk mengusut tuntas kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Muara Enim, Edison. Kedua lembaga penegak hukum ini menerapkan skema investigasi bersama (joint investigation) sejak awal penanganan perkara. Kolaborasi ini menandai babak baru sinergi antar-aparat penegak hukum dalam menuntaskan perkara korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi kerja sama taktis tersebut dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (9/6/2026). Budi menjelaskan bahwa operasi senyap di Muara Enim melibatkan personel dari kedua instansi. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat pembuktian dan mempercepat proses hukum.
“Kami perlu menyampaikan bahwa dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, KPK melakukan investigasi bersama dengan Kortas Tipikor Polri,” ujar Budi kepada para jurnalis.
Menurut Budi, kerja sama dalam penangkapan ini merupakan langkah nyata dari komitmen penguatan hubungan antarlembaga. “Hal ini tentu menjadi wujud konkret sinergi antara aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK dengan Polri,” kata Budi menambahkan.
Kronologi Kasus Korupsi Bupati Muara Enim dan Penetapan Tersangka
Tim gabungan melancarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Muara Enim pada Minggu (7/6) malam. Berdasarkan bukti awal yang cukup, penyidik langsung menaikkan status perkara ke tahap penyidikan. Penyidik menetapkan Bupati Muara Enim, Edison, sebagai tersangka utama dalam perkara suap terkait proyek pengadaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
“Benar, salah satu pihak yang menjadi tersangka adalah bupati,” tutur Budi menegaskan status hukum Edison.
Selain menangkap Edison, tim gabungan juga menciduk sejumlah pihak yang diduga kuat terlibat langsung dalam transaksi haram tersebut. KPK menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka dalam pusaran kasus korupsi Bupati Muara Enim ini. Namun, pihak lembaga antirasuah belum membuka informasi mendetail mengenai identitas lengkap ketiga tersangka tambahan tersebut demi kepentingan pengembangan penyidikan yang sedang berjalan.
Budi hanya memberikan gambaran umum mengenai latar belakang para tersangka baru itu. Ia menyebutkan bahwa para tersangka merupakan perpaduan antara pejabat publik dan pelaku usaha. “Dari empat pihak yang penyidik tetapkan sebagai tersangka, ada yang berasal dari sisi penyelenggara negara, dan ada juga yang berasal dari pihak swasta,” kata Budi menjelaskan komposisi para tersangka.
Penyitaan Barang Bukti Uang Tunai dan Saldo Rekening Penampungan
Dalam operasi tersebut, tim gabungan mengamankan aset yang diduga kuat merupakan bagian dari realisasi komitmen fee proyek. Tim penyidik menyita total uang tunai dan aset finansial yang nilainya mencapai hampir Rp 2 miliar. Uang tersebut menjadi barang bukti krusial untuk membongkar praktik suap dalam kasus korupsi Bupati Muara Enim.
Barang bukti yang berada di tangan penyidik saat ini tidak hanya berupa mata uang domestik. Petugas menemukan berbagai jenis mata uang asing di lokasi penangkapan. “Tim juga mengamankan barang bukti di antaranya uang dalam bentuk tunai rupiah, dolar, kemudian riyal,” ujar Budi merinci hasil sitaan dari lokasi operasi.
Selain mengamankan tumpukan uang tunai, penyidik bergerak cepat membekukan sejumlah rekening bank. Lembaga antirasuah mendeteksi adanya aliran dana mencurigakan yang masuk ke rekening-rekening tertentu sebelum operasi berlangsung. Rekening-rekening ini berfungsi sebagai wadah penyimpanan uang suap dari para kontraktor proyek.
“Penyidik juga turut mengamankan sejumlah saldo dalam rekening. Beberapa rekening ini kami duga kuat berfungsi sebagai penampungan terkait dengan dugaan penerimaan oleh para oknum di Pemerintah Kabupaten Muara Enim dari para pihak swasta. Oleh karena itu, kami melakukan pengamanan terhadap saldo-saldo dalam rekening tersebut,” kata Budi menjabarkan modus operandi penyimpanan uang tersebut.
Budi menegaskan bahwa seluruh nominal uang, baik tunai maupun elektronik, saat ini sudah berada dalam penguasaan penuh sitaan KPK. Harta ini akan menjadi alat bukti dalam persidangan mendatang. “Total sekitar hampir Rp 2 miliar yang tim amankan dalam seluruh rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini,” ucap Budi mengakhiri penjelasannya mengenai kasus korupsi Bupati Muara Enim. Saat ini, tim penyidik gabungan masih terus mendalami keterlibatan pihak lain dan melacak potensi aset lain yang berkaitan dengan perkara ini.
(Redaksi)
