POLITIKAL.ID – Polemik alokasi Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk Samarinda kembali memanas. Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah atau Castro, menilai anggota DPRD Kaltim tetap memiliki kewajiban memperjuangkan kepentingan masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Castro melontarkan kritik tersebut setelah Wakil Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menegaskan bahwa Bankeu bukan anggaran yang melekat pada anggota DPRD berdasarkan dapil.
Menurut Castro, anggota legislatif memang memiliki tanggung jawab terhadap seluruh wilayah Kaltim. Namun, tanggung jawab tersebut tidak boleh membuat mereka mengabaikan masyarakat yang memberikan mandat politik melalui dapil.
“Pernyataan ketua DPRD ini pertanda kegagalan memahami relasi dapil dan anggota DPRD. Dia seperti kacang lupa kulit, ibarat anak ayam yang lupa induk yang melahirkannya,” ujar Castro.
Castro Tegaskan Anggota DPRD Punya Mandat dari Dapil
Castro menjelaskan bahwa masyarakat memilih anggota DPRD melalui daerah pemilihan. Proses tersebut kemudian melahirkan hubungan politik antara wakil rakyat dan konstituen.
Karena itu, menurut Castro, anggota DPRD wajib memperjuangkan kepentingan masyarakat yang memberikan suara kepada mereka.
“Dalam politik representasi, mandatory-nya dari konstituen di dapil. Jadi seorang anggota DPRD wajib hukumnya memperjuangkan kepentingan dapilnya,” tegasnya.
Castro menilai kewajiban memperjuangkan dapil tidak berarti anggota DPRD hanya boleh memperhatikan wilayah tersebut.
Anggota DPRD Kaltim tetap harus melihat kepentingan seluruh masyarakat di tingkat provinsi. Namun, mereka juga harus menjaga hubungan dengan konstituen yang memilihnya.
Castro bahkan menyindir Hasanuddin agar kembali memahami konsep dasar mengenai hubungan anggota legislatif dengan konstituen.
“Perlu kuliah lagi di kelas saya!!!” pungkasnya.
Hasanuddin Sebut Bankeu Tidak Melekat pada Dapil
Sebelumnya, Hasanuddin Mas’ud menanggapi kritik Wali Kota Samarinda Andi Harun terkait alokasi Bankeu Kaltim.
Hasanuddin mengaku tidak mempermasalahkan kritik tersebut. Ia justru menilai pernyataan Andi Harun dapat menjadi bahan evaluasi terhadap mekanisme pengalokasian anggaran.
Hasanuddin menegaskan Bankeu bukan anggaran yang secara khusus melekat pada anggota DPRD berdasarkan dapil.
“Kalau saya pribadi, Bantuan Keuangan itu sifatnya tidak wajib. Ada APBD yang mandatori dulu, kemudian mandatori unggulan, pilihan dan Bankeu,” ujar Hasanuddin.
Ia juga mengingatkan bahwa anggota DPRD Kaltim membawa mandat untuk seluruh wilayah provinsi.
Menurut Hasanuddin, anggota DPRD tidak seharusnya hanya memperjuangkan kepentingan daerah tempat mereka memperoleh suara.
Ia mencontohkan anggota DPRD dari Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Menurutnya, para legislator harus melihat kebutuhan seluruh wilayah Kaltim agar perjuangan anggaran tidak hanya berpusat pada satu daerah.
“Anggota DPR Provinsi, dia harus seluruh Kaltim dong, bukan hanya misalnya Samarinda,” katanya.
Andi Harun Telusuri Bankeu Anggota DPRD Kaltim
Sebelum polemik berkembang, Wali Kota Samarinda Andi Harun menyoroti peran anggota DPRD Kaltim dari Dapil Samarinda.
Andi Harun mengatakan dirinya sedang menelusuri anggota DPRD Kaltim dari Samarinda yang mengarahkan Bankeu ke daerah lain.
Ia menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Samarinda di Hotel Fugo, Sabtu (8/8/2026).
“Saya lagi teliti siapa anggota-anggota DPRD dari provinsi, wakil Samarinda, yang menjatuhkan Bankeunya bukan di Samarinda. Itu layak disebut pengkhianat rakyat Samarinda,” tegas Andi Harun.
Andi Harun berencana membuka hasil penelusuran tersebut kepada publik melalui media.
“Dan nanti akan saya bagikan kepada media. Inilah wajah anggota-anggota DPRD provinsi kita yang dipilih oleh rakyat Samarinda, tapi bantuan keuangannya dilarikan di luar Samarinda,” katanya.
Ia juga mempersilakan pihak yang merasa keberatan untuk memberikan respons terhadap pernyataannya.
Andi Harun Minta DPRD Kaltim Bela Kepentingan Samarinda
Andi Harun menegaskan dirinya akan terus menyuarakan kepentingan Samarinda ketika persoalan tersebut menyangkut anggaran daerah.
Ia menyebut Bankeu dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai bagian penting dari kepentingan pemerintah dan masyarakat Samarinda.
“Ketika menyangkut Bankeu, DBH, saya harus bersuara. Kalau saya enggak bersuara, siapa yang mewakili Samarinda yang bersuara?” ujarnya.
Andi Harun juga meminta anggota DPRD Kaltim dari Dapil Samarinda tidak melupakan masyarakat yang telah memilih mereka.
Menurutnya, mandat politik dari masyarakat harus mendorong anggota DPRD untuk memperjuangkan kepentingan Samarinda dalam pembahasan anggaran provinsi.
“Sekali lagi teman-teman DPRD Kaltim yang berasal dari Samarinda, jangan pernah sekali-kali mengkhianati kepercayaan rakyat Samarinda,” pungkasnya.
Polemik ini memperlihatkan perbedaan pandangan mengenai posisi anggota DPRD Kaltim dalam memperjuangkan anggaran. Hasanuddin menekankan mandat legislatif untuk seluruh Kaltim, sedangkan Castro dan Andi Harun menyoroti pentingnya tanggung jawab anggota DPRD terhadap konstituen di dapil.
(Tim Redaksi)
