POLITIKAL.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapi dampak El Nino yang memicu kekeringan. Salah satu langkahnya dengan mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp10 juta untuk setiap kelurahan.
Pemkot mengarahkan anggaran tersebut untuk membantu kebutuhan air bersih masyarakat. Dana itu juga mendukung upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama masa tanggap darurat.
Pemkot Samarinda Fokus Hadapi Dampak El Nino
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda Neneng Chamelia Shanti mengatakan setiap kelurahan harus memanfaatkan anggaran secara tepat. Ia meminta aparatur mengelola dana tersebut secara transparan dan akuntabel.
Neneng menyampaikan hal itu dalam rapat koordinasi di Pos Komando Tanggap Darurat Bencana, Gedung BPBD Kota Samarinda, Kamis.
Menurutnya, penggunaan dana bencana menjadi perhatian auditor internal maupun eksternal. Karena itu, setiap pengeluaran harus sesuai peruntukan.
“Dana penanggulangan bencana menjadi salah satu perhatian auditor internal maupun eksternal dalam proses pemeriksaan atau audit. Setiap pengeluaran wajib dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peruntukannya,” kata Neneng.
BPBD Kota Samarinda telah menyusun Rencana Kebutuhan Belanja (RKB). Proses pencairan anggaran kini berjalan melalui bendahara organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan.
Setelah dana masuk ke kelurahan, Neneng meminta aparatur segera menggunakannya untuk kebutuhan masyarakat. Kelurahan juga harus memperkuat sosialisasi terkait dampak El Nino.
Kelurahan Diminta Cegah Pembakaran Lahan
Neneng meminta kelurahan lebih aktif berkomunikasi dengan masyarakat. Pemerintah ingin warga memahami risiko pembakaran lahan saat kondisi kemarau.
Warga juga diminta tidak membakar lahan sembarangan. Api dapat menyebar dengan cepat ketika kondisi lahan dan vegetasi kering.
Pemkot berharap langkah pencegahan dapat menekan potensi karhutla di wilayah Samarinda.
Masa Tanggap Darurat El Nino Samarinda sampai 7 September
Pemkot Samarinda menetapkan masa tanggap darurat mulai 25 Agustus hingga 7 September 2026.
Pemerintah akan melakukan evaluasi setelah masa tanggap darurat berakhir. Evaluasi tersebut akan mengacu pada data teknis dan kondisi lapangan.
“Evaluasi dan langkah selanjutnya akan ditentukan tepat setelah 7 September berdasarkan analisis data teknis di lapangan,” ujar Neneng.
Pemkot juga memperhatikan kebutuhan air bagi sektor pertanian. Pemerintah menilai petani menjadi salah satu kelompok yang rentan terdampak kemarau.
Pemkot Samarinda Bantu Pasokan Air untuk Petani
Neneng mengatakan pemerintah akan menjaga pasokan air untuk lahan pertanian warga. Langkah tersebut bertujuan mengurangi risiko gagal panen akibat kekeringan.
“Para petani adalah tulang punggung ketahanan pangan daerah. Semangat mereka harus terus dijaga,” katanya.
Menurut Neneng, bantuan air menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap petani. Pemkot ingin memastikan kondisi kemarau tidak mengganggu ketahanan pangan daerah.
Perumdam Pantau Pasokan Air Bersih Setiap Jam
Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana Kaharuddin mengatakan pihaknya memantau kondisi debit dan pasokan air setiap jam.
Petugas melakukan pemantauan secara real time. Langkah tersebut bertujuan menjaga distribusi air bersih kepada masyarakat Samarinda.
Perumdam juga mengantisipasi perubahan debit sumber air selama musim kemarau. Petugas akan menyesuaikan langkah distribusi berdasarkan kondisi pasokan.
BPBD Samarinda Petakan Sumber Air
Kepala BPBD Kota Samarinda Suwarso mengatakan pihaknya terus meningkatkan patroli dan penanganan dampak El Nino.
BPBD bekerja sama dengan lurah dan camat untuk memperbarui data sumber air. Petugas memetakan sumur warga, armada pemadam, hingga lubang bekas tambang atau void.
“BPBD bekerja sama dengan lurah dan camat melengkapi data pemetaan sumber air, armada pemadam, sumur warga, hingga lubang bekas tambang (void) sebagai sumber air untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) maupun penyiraman sawah,” jelasnya.
Sumber air tersebut dapat membantu petugas saat menangani karhutla. BPBD juga dapat memanfaatkannya untuk kebutuhan penyiraman lahan pertanian.
Kekeringan Jadi Tantangan Penanganan El Nino
BPBD masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Salah satunya kondisi sumur warga yang rata-rata memiliki kedalaman 40–50 meter.
Sumur tersebut lebih mudah mengering saat musim kemarau. Kondisi ini berbeda dengan sumur bor dalam dan sumur komersial.
Petugas juga menghadapi kendala akses menuju sejumlah titik api. Jarak yang jauh dan vegetasi yang sulit dilalui dapat memperlambat mobilisasi armada pemadam.
Di sisi lain, BPBD terus menangani kasus pembakaran lahan. Saat ini, enam orang menjalani proses hukum akibat dugaan tindakan sengaja membakar lahan.
Pembagian Masker Menyesuaikan Kualitas Udara
BPBD juga menyiapkan pembagian masker gratis kepada masyarakat. Namun, pemerintah akan menyesuaikan jadwal dengan perkembangan indeks kualitas udara.
“Untuk rencana pembagian masker gratis kepada warga, BPBD akan menjadwalkan ulang pelaksanaannya sesuai dengan perkembangan indeks kualitas udara di lapangan,” jelas Suwarso.
Suwarso meminta seluruh OPD bergerak sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Ia juga mendorong setiap wilayah memperkuat langkah pencegahan kebakaran lahan.
Pemkot Samarinda terus memperkuat koordinasi antar-OPD untuk menghadapi dampak El Nino. Pemerintah fokus menjaga ketersediaan air bersih, membantu sektor pertanian, serta mencegah karhutla selama masa tanggap darurat.
(Redaksi)
