POLITIKAL.ID – Upaya memperkuat mitigasi bencana membutuhkan keterlibatan banyak pihak. BNPB menilai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga sektor swasta harus ikut menyiapkan anggaran mitigasi sesuai bidang masing-masing.
Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan BNPB sendiri tidak menghadapi kendala dalam pembiayaan program rutin. BNPB memperoleh anggaran melalui mekanisme Anggaran Belanja Tambahan (ABT).
“Secara program BNPB itu tidak ada masalah. Anggaran untuk program rutin kami peroleh melalui dana ABT,” kata Berton kepada wartawan, Kamis (10/9/2026).
BNPB Punya Skema Pendanaan Penanganan Bencana
Berton menjelaskan BNPB memiliki beberapa skema pendanaan sesuai kondisi bencana. Untuk kondisi darurat, BNPB dapat menggunakan dana siap pakai.
Sementara itu, pemerintah memiliki sumber dana lain untuk menjalankan program rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana.
“Sedangkan untuk dana penanganan darurat dapat diperoleh melalui mekanisme dana siap pakai. Untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi berasal dari dana rekonstruksi,” ujarnya.
Menurut Berton, pemerintah perlu melihat anggaran mitigasi secara lebih luas. Ia menilai BNPB hanya menjadi salah satu bagian dalam sistem penanggulangan bencana.
Kementerian dan Lembaga Perlu Perkuat Mitigasi
Berton mengatakan kementerian dan lembaga memiliki peran besar dalam membangun sistem mitigasi. Setiap sektor dapat mengalokasikan anggaran untuk mengurangi risiko bencana sesuai kebutuhan.
“Jadi perlu kita pahami kalau dana mitigasi itu jangan dilihat di BNPB saja. Kami itu adalah aktor kecil, tapi aktor yang besar itu adalah kementerian lembaga,” jelasnya.
Ia kemudian mencontohkan sektor pendidikan. Pemerintah dapat menggunakan anggaran mitigasi untuk meningkatkan pemahaman tentang bencana sejak anak-anak berada di bangku sekolah.
Kementerian terkait dapat memasukkan materi kebencanaan ke dalam kurikulum. Pemerintah juga dapat melatih guru dan membangun sekolah yang memiliki ketahanan terhadap bencana.
“Misalnya, agar anak-anak sekolah mengerti kebencanaan sejak awal, maka dana mitigasi dapat dialokasikan ke kementerian pendidikan untuk membuat kurikulum, melatih guru terkait bencana, membangun sekolah yang tahan bencana,” tuturnya.
Sektor PU hingga Dunia Usaha Juga Punya Peran
Berton mengatakan kebutuhan mitigasi tidak berhenti pada sektor pendidikan. Menurutnya, sektor pekerjaan umum, kesehatan, dan dunia usaha juga perlu mengambil bagian.
“Sektor PU, sektor kesehatan, sektor dunia usaha dan lain-lain semuanya ada dana mitigasi, mestinya,” katanya.
Ia menilai pembagian peran tersebut dapat membuat program mitigasi berjalan lebih luas. Setiap sektor bisa menjalankan langkah pencegahan sesuai karakteristik risiko yang mereka hadapi.
BNPB Berperan Mengkoordinasikan Mitigasi
Meski banyak pihak memiliki tanggung jawab, Berton menilai BNPB tetap memegang peran penting. BNPB dapat mengoordinasikan berbagai program mitigasi agar berjalan secara terpadu.
Koordinasi tersebut mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor publik, sektor swasta, hingga masyarakat.
“BNPB perlu ada? Ya perlu untuk membuat berbagai koordinasi kegiatan-kegiatan mitigasi dari semua lini, pusat, daerah, publik, swasta, pemimpin masyarakat, tua muda,” pungkasnya.
Prabowo Minta Anggaran Mitigasi Ditambah
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah meningkatkan alokasi anggaran mitigasi bencana secara signifikan. Pemerintah mengambil langkah tersebut karena Indonesia berada di kawasan Cincin Api Pasifik atau Ring of Fire.
Posisi geografis tersebut membuat Indonesia menghadapi risiko berbagai bencana alam. Karena itu, pemerintah ingin memperkuat langkah pencegahan dan kesiapsiagaan.
“Negara yang berada di lingkaran api the ring of fire membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat,” kata Prabowo dalam rapat terbatas penanganan bencana alam dengan kepala daerah secara virtual, Senin (7/9/2026).
“Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintahan yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan,” lanjutnya.
(Redaksi)
