Kemenkes Dorong Kesehatan Mental Pekerja Masuk Sistem K3

Wakil Menteri Kesehatan Prof Dante Saksono Harbuwono./IST
POLITIKAL.ID – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mendorong integrasi kesehatan mental pekerja ke dalam sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Kebijakan ini bertujuan mencegah risiko psikososial di lingkungan kerja, mulai dari tekanan pekerjaan hingga perundungan, yang dapat mengganggu keselamatan dan produktivitas tenaga kerja.

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Prof Dante Saksono Harbuwono menegaskan bahwa kesehatan mental pekerja harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, persoalan kesehatan jiwa tidak hanya menyangkut kondisi pribadi seseorang, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan dan keberlangsungan dunia kerja.

“Kesehatan mental pekerja bukan sekadar persoalan individu. Isu ini berkaitan langsung dengan keselamatan, produktivitas, dan daya saing bangsa. Karena itu, pemberi kerja perlu memasukkan perlindungan kesehatan jiwa ke dalam sistem manajemen K3,” kata Dante yang di kutip Kamis, (19/11/2026).

Risiko Psikososial Menjadi Perhatian dalam Sistem K3

Dante menjelaskan, persoalan kesehatan mental di lingkungan kerja sering kali sulit dikenali. Sebab, sebagian pekerja memilih menyembunyikan tekanan psikologis yang mereka alami.

Padahal, sejumlah kondisi pekerjaan dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental. Faktor tersebut meliputi beban kerja berlebihan, jam kerja panjang, perundungan, kekerasan, serta kurangnya dukungan sosial.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keselamatan kerja tidak cukup hanya mengandalkan perlindungan fisik. Perusahaan juga perlu memperhatikan faktor psikologis yang memengaruhi kondisi pekerja selama menjalankan tugas.

Dante menilai, pemberi kerja tidak boleh hanya meminta karyawan menyesuaikan diri dengan tekanan pekerjaan. Sebaliknya, perusahaan perlu mengevaluasi sistem kerja dan memperbaiki kondisi lingkungan yang berpotensi menimbulkan gangguan psikososial.

Dengan demikian, penguatan kesehatan mental pekerja perlu berjalan beriringan dengan kebijakan keselamatan kerja. Pendekatan tersebut juga menempatkan perusahaan sebagai bagian penting dalam upaya pencegahan.

Kemenkes Integrasikan Skrining Kesehatan Jiwa

Untuk memperluas deteksi dini, Kemenkes mengintegrasikan skrining kesehatan jiwa melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Hingga Oktober 2026, lebih dari 54 juta penduduk dewasa dan lanjut usia telah mengikuti skrining kesehatan jiwa.

Program tersebut juga menyasar kelompok pekerja melalui jalur pelayanan yang menyesuaikan karakteristik pekerjaan mereka.

“Bagi pekerja formal, pemeriksaan kesehatan jiwa dapat terintegrasi dengan pemeriksaan kesehatan berkala di tempat kerja. Sementara itu, pekerja informal bisa memanfaatkan layanan melalui Puskesmas dan Pos Upaya Kesehatan Kerja,” jelas Dante.

Skema tersebut memberikan akses pemeriksaan bagi pekerja formal maupun informal. Selain itu, integrasi skrining memungkinkan upaya deteksi dini menjangkau masyarakat melalui fasilitas pelayanan kesehatan dan lingkungan kerja.

Kemenkes juga memperkuat dukungan psikologis awal melalui Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP). Pemerintah turut menyediakan layanan Healing119 bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan ketika menghadapi krisis kesehatan jiwa.

Masyarakat dapat mengakses Healing119 melalui nomor 119 ekstensi 8 atau laman healing119.id. Layanan ini menjadi salah satu saluran dukungan bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan psikologis.

Pengelolaan Risiko Psikososial Perlu Kebijakan Nyata

Sementara itu, Guru Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof Robiana Modjo, menekankan pentingnya pengelolaan risiko psikososial secara menyeluruh.

Menurut Robiana, peningkatan kesadaran mengenai kesehatan mental harus menghasilkan perubahan kebijakan di lingkungan kerja. Perusahaan perlu menerjemahkan perhatian terhadap kesehatan jiwa ke dalam langkah perlindungan yang konkret.

“Pengelolaan risiko psikososial harus menjadi bagian dari kebijakan dan praktik keselamatan kerja. Perusahaan perlu membangun lingkungan yang membuat pekerja merasa aman, sehat, dan sejahtera,” ujar Robiana.

Ia menilai, pendekatan terintegrasi dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih mendukung kesejahteraan pekerja. Karena itu, pengelolaan risiko psikososial membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

Kolaborasi Pemerintah dan Dunia Usaha

Kemenkes mendorong kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, fasilitas pelayanan kesehatan, akademisi, dan pekerja untuk memperkuat perlindungan kesehatan mental.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu membangun budaya kerja yang memperhatikan keselamatan fisik sekaligus kesejahteraan psikologis.

Melalui penguatan sistem K3, pemerintah ingin mendorong perusahaan menempatkan kesehatan mental sebagai bagian dari tanggung jawab perlindungan tenaga kerja.

Dengan pendekatan tersebut, lingkungan kerja diharapkan tidak hanya mengurangi risiko kecelakaan fisik, tetapi juga mampu mencegah tekanan psikososial yang mengancam kesehatan pekerja.

(Redaksi)

POIN UTAMA

  • 01 POLITIKAL.ID - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mendorong integrasi kesehatan mental pekerja ke dalam sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
  • 02 Kebijakan ini bertujuan mencegah risiko psikososial di lingkungan kerja, mulai dari tekanan pekerjaan hingga perundungan, yang dapat mengganggu keselamatan dan produktivitas tenaga kerja.
  • 03 Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Prof Dante Saksono Harbuwono menegaskan bahwa kesehatan mental pekerja harus menjadi perhatian bersama.
vns
Tentang penulis

vns

Tim redaksi Politikal.id berfokus pada liputan isu pemerintahan, politik daerah, dan kebijakan publik di Kalimantan Timur dan Indonesia.

Lihat artikel lainnya →
WhatsApp

IKUTI PERKEMBANGAN TERKINI

Dapatkan berita pilihan, analisa mendalam, dan isu strategis langsung ke email Anda setiap hari.