POLITIKAL.ID – Pemerintah Kota Samarinda memetakan prioritas penanganan sekitar 21.000 rumah tidak layak huni (RTLH) dengan kebutuhan pembiayaan yang diperkirakan mencapai Rp630 miliar. Pemkot Samarinda mengupayakan dukungan anggaran dari APBD, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan pemerintah pusat untuk mempercepat perbaikan rumah warga.
Sekretaris Daerah Samarinda, Neneng Chamelia Shanti, mengatakan pemerintah perlu menyesuaikan program perbaikan rumah dengan kemampuan keuangan daerah. Karena itu, Pemkot Samarinda turut menjajaki sumber pendanaan lain agar penanganan RTLH dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah perlu menyelaraskan kebutuhan perbaikan rumah dengan kapasitas anggaran yang tersedia. Kami juga menjajaki dukungan dari berbagai program agar lebih banyak rumah warga bisa masuk dalam penanganan,” ujar Neneng, Selasa, (27/11/2026).
Pemkot Samarinda Verifikasi 21.000 Rumah Tidak Layak Huni
Estimasi 21.000 unit RTLH mengacu pada Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) serta data Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Dinas Perumahan dan Permukiman Samarinda.
Namun, angka tersebut belum menjadi jumlah penerima bantuan yang ditetapkan. Pemkot Samarinda masih harus memeriksa kondisi fisik bangunan dan memastikan kelayakan setiap calon penerima berdasarkan persyaratan program.
Neneng menegaskan, pemerintah membutuhkan pemeriksaan lapangan untuk menentukan prioritas secara tepat. Proses tersebut juga membantu pemerintah menyesuaikan jenis bantuan dengan kondisi setiap rumah.
“Data awal menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan, tetapi pemerintah tetap harus memeriksa kondisi rumah secara langsung. Hasil verifikasi akan membantu kami menetapkan prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan dan kriteria penerima,” katanya.
Dalam proses pendataan, Pemkot Samarinda memadukan usulan masyarakat dengan data desil kesejahteraan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Pemerintah juga mengintegrasikan pengajuan bantuan melalui platform digital yang terhubung dengan basis data dinas tersebut.
Kombinasi data itu membantu pemerintah menyaring dan menyusun peringkat calon penerima. Meski demikian, masyarakat yang mengajukan bantuan belum tentu langsung memenuhi persyaratan untuk menerima program perbaikan rumah.
Setelah penyaringan awal, pemerintah mengoordinasikan data calon penerima dengan kecamatan, kelurahan, dan Pemprov Kaltim. Koordinasi ini bertujuan mencocokkan kebutuhan warga dengan program bantuan yang tersedia di tingkat provinsi.
Kebutuhan Perbaikan RTLH Samarinda Diperkirakan Rp630 Miliar
Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (PRTLH) menetapkan estimasi biaya perbaikan sebesar Rp30 juta untuk setiap unit rumah.
Jika pemerintah menggunakan standar tersebut untuk menghitung kebutuhan 21.000 rumah, total pembiayaan secara matematis mencapai Rp630 miliar. Angka ini merupakan simulasi berdasarkan estimasi jumlah rumah dan biaya per unit, bukan anggaran resmi yang telah dialokasikan Pemkot Samarinda.
Kebutuhan anggaran sebenarnya masih bergantung pada hasil pemeriksaan lapangan. Kondisi kerusakan, kebutuhan perbaikan, dan jenis bantuan akan menentukan besaran biaya untuk setiap rumah.
Karena itu, pemerintah perlu memadukan hasil verifikasi dengan ketersediaan anggaran. Langkah tersebut juga membantu menentukan rumah yang membutuhkan perbaikan ringan, peningkatan kualitas, atau pembangunan baru.
Pemkot Samarinda Menunggu Bantuan Pusat untuk 250 Rumah
Selain mengandalkan anggaran daerah dan dukungan pemerintah provinsi, Pemkot Samarinda menunggu kepastian penyaluran bantuan pemerintah pusat melalui program BSPS untuk 250 unit rumah.
Skema pembiayaan yang tercantum dalam bahan program meliputi peningkatan kualitas rumah senilai Rp20 juta per unit dari pemerintah pusat. Selain itu, terdapat perbaikan berdasarkan surat keputusan wali kota dengan estimasi Rp30 juta per unit serta pembangunan rumah baru senilai Rp170 juta per unit.
Neneng mengatakan, kepastian jadwal penyaluran dana untuk 250 rumah tersebut masih diperlukan sebelum pemerintah menyesuaikan tahapan pelaksanaan.
“Kami masih menunggu kepastian waktu penyaluran bantuan untuk 250 rumah. Setelah jadwal dananya jelas, pemerintah dapat menyesuaikan pelaksanaan dengan ketentuan program,” ujarnya.
Pemkot Samarinda juga berupaya mengendalikan biaya pendukung, termasuk survei lapangan, tanpa mengabaikan pemeriksaan calon penerima. Pemerintah tetap membutuhkan verifikasi agar bantuan tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi rumah warga.
APBD Samarinda 2026 Belum Menunjukkan Alokasi Khusus RTLH
APBD Perubahan Samarinda 2026 telah disahkan pada akhir September dengan nilai sekitar Rp3,7 triliun. Namun, besaran APBD tersebut belum menunjukkan jumlah anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk penanganan RTLH.
Kondisi ini membuat Pemkot Samarinda perlu menyelaraskan prioritas perbaikan rumah dengan kapasitas fiskal daerah. Pemerintah juga perlu mengoptimalkan peluang bantuan dari provinsi dan pusat untuk mendukung pembiayaan.
Neneng menegaskan, pemerintah akan terus mengupayakan skema pendanaan yang memungkinkan. Dengan demikian, penanganan rumah tidak layak huni dapat mengikuti kebutuhan warga sekaligus mempertimbangkan kemampuan anggaran dan ketersediaan program bantuan.
(Redaksi)
