POLITIKAL.ID – Dugaan penyalahgunaan beras bersubsidi kembali menjadi sorotan setelah Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menemukan praktik pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di kawasan Kayumanis, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (28/10/2026).
Amran menyebut laporan awal menunjukkan sekitar 600 ton beras SPHP diduga menjadi sasaran praktik tersebut. Ia menduga jumlah sebenarnya bisa lebih besar sehingga meminta aparat kepolisian mengusut kasus ini secara menyeluruh.
“Yang jelas penemuan saat ini sekarang 600 ton. Berarti ini ribuan ton. Ini sudah tidak sehat ini,” kata Amran.
Menurut Amran, pelaku diduga mengubah beras SPHP yang seharusnya dijual dengan harga Rp12.500 per kilogram menjadi beras premium. Mereka kemudian memasarkannya dengan harga Rp17.000 per kilogram.
Beras Subsidi Diduga Dijual dengan Harga Premium
Amran mengecam dugaan praktik pengoplosan tersebut karena beras SPHP menyasar masyarakat yang membutuhkan bahan pangan dengan harga terjangkau.
Ia menegaskan bahwa pemerintah menyediakan beras bersubsidi untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk kelompok desil 1 hingga desil 5.
“Ini beras untuk saudara-saudara kita yang berada di bawah kemiskinan, desil 1, 2, 3, 4, bahkan 5 ini sangat dibutuhkan. Tetapi mereka masih bisa melakukan perampokan, dia lakukan ini,” ujarnya.
Amran menilai praktik tersebut berpotensi merugikan konsumen sekaligus mengganggu upaya pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan.
“SPHP yang disubsidi pemerintah. Harusnya harganya ini Rp12.500 per kilogram, dijual Rp17.000 per kilogram dioplos,” katanya.
Ia pun meminta aparat menerapkan penegakan hukum secara tegas terhadap pihak yang terbukti menyalahgunakan beras bersubsidi.
“Kalau ada hukuman terberat, ini pantas dihukum terberat,” tegasnya.
Polisi Diminta Telusuri Jaringan Pengoplosan Beras
Amran mengapresiasi jajaran kepolisian, khususnya Polres Metro Jakarta Timur dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri, atas pengungkapan dugaan praktik tersebut.
Ia meminta penyidik menelusuri asal-usul beras, jalur distribusi, lama praktik berlangsung, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Amran juga menyoroti kemungkinan keterlibatan oknum di lingkungan Perum Bulog. Ia menegaskan bahwa pihak yang terbukti terlibat harus menghadapi konsekuensi sesuai ketentuan hukum dan aturan kepegawaian.
“Kalau ada Bulog terlibat, sudah pasti dipecat dan juga ditindak,” ujarnya.
Meski menyampaikan temuan awal sebanyak 600 ton, Amran mengatakan pemerintah belum menghitung nilai kerugian negara. Aparat juga masih perlu memastikan jumlah beras yang diduga dioplos dan mengungkap kronologi lengkap perkara.
Pemerintah Perketat Pengawasan Distribusi Beras SPHP
Kasus ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan distribusi beras SPHP agar subsidi pemerintah tepat sasaran. Pemerintah perlu memastikan beras tersebut sampai kepada masyarakat sesuai peruntukannya.
Pengawasan juga berperan menjaga persaingan usaha tetap sehat dan melindungi konsumen dari dugaan manipulasi harga maupun kualitas produk.
Bagi daerah seperti Kalimantan Timur, pengawasan distribusi pangan turut menjadi perhatian dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Koordinasi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pihak terkait diperlukan untuk mengantisipasi penyimpangan dalam rantai pasok.
Amran berharap penyelidikan kepolisian dapat mengungkap seluruh pihak yang terlibat dan mencegah praktik serupa terulang.
Ia kembali menegaskan bahwa aparat harus menindak setiap pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku demi melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas pangan nasional.
(Redaksi)
(red)



