Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan pembentukan kedua satgas membutuhkan persiapan kelembagaan yang matang. Menurutnya, kejelasan kewenangan dan koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting agar pengawasan berjalan efektif.
“Kami ingin setiap satgas memiliki pembagian tugas yang jelas, mulai dari tanggung jawab hingga keterlibatan masing-masing perangkat daerah. Jangan sampai terjadi tumpang tindih kewenangan yang justru menghambat pelaksanaan program,” ujar Andi Harun di Balai Kota Samarinda, Kamis (5/11/2026).
Dua Satgas Strategis Disiapkan Pemkot Samarinda
Dua lembaga yang tengah dipersiapkan meliputi Satgas Penyelenggaraan dan Pengawasan Program MBG serta Satgas Penetapan Isthithaah Kesehatan Jemaah Haji Tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi.
Saat ini, Pemkot Samarinda sedang menyelesaikan substansi rancangan surat keputusan (SK) wali kota. Dokumen tersebut akan menjadi landasan hukum operasional masing-masing satgas setelah mendapatkan tanda tangan wali kota.
Andi Harun menegaskan pemerintah tidak ingin pembentukan satgas hanya sebatas memenuhi kebutuhan administratif. Kedua lembaga tersebut harus memiliki mekanisme kerja yang terukur dan mampu memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah.
“Pembentukan satgas ini harus menghasilkan sistem kerja yang benar-benar efektif. Setiap unsur harus memahami tugasnya sehingga koordinasi berjalan baik dan pengawasan dapat memberikan hasil yang nyata,” katanya.
Selain memperkuat koordinasi kelembagaan, Pemkot Samarinda juga mendorong penggunaan teknologi digital. Pemerintah menugaskan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk mengoordinasikan integrasi serta validasi data bersama perangkat daerah terkait.
Satgas Digital Samarinda Pantau Kesehatan Jamaah Haji
Pada sektor pelayanan haji, pemerintah menyiapkan dasbor digital untuk memantau kesiapan kesehatan calon jamaah. Sistem tersebut akan memuat data jamaah, hasil pemeriksaan medis, penetapan istithaah, pembinaan, pengendalian, hingga pemetaan risiko kesehatan.
Jumlah calon jamaah haji Samarinda saat ini mencapai 1.024 orang. Pemerintah ingin memastikan seluruh jamaah memenuhi persyaratan kesehatan sebelum memasuki tahapan keberangkatan.
Andi Harun mengarahkan agar sistem digital tersebut tidak hanya menyimpan data administratif. Aplikasi juga harus membantu petugas mengenali jamaah yang membutuhkan perhatian medis.
“Kami ingin perkembangan pemeriksaan kesehatan setiap jamaah dapat dipantau dengan mudah. Jika ada jamaah yang belum menjalani pemeriksaan atau membutuhkan penanganan medis khusus, petugas bisa segera mengetahui dan mengambil langkah tindak lanjut,” jelasnya.
Untuk mendukung kebutuhan tersebut, aplikasi akan dilengkapi Early Warning System (EWS) atau sistem peringatan dini. Fitur ini membantu petugas memantau jamaah yang belum menjalani pemeriksaan atau membutuhkan tindak lanjut medis sebelum melakukan pelunasan biaya haji.
Pengawasan MBG Sasar 134.000 Siswa
Sementara itu, satgas MBG akan menggunakan dasbor digital yang terintegrasi dengan Command Center Pemkot Samarinda. Sistem tersebut akan menyajikan perkembangan penyelenggaraan program secara real-time.
Target penerima manfaat MBG di Samarinda mencapai 134.000 siswa. Karena itu, pemerintah membutuhkan mekanisme pengawasan yang mampu menjangkau seluruh tahapan pelaksanaan program.
Dasbor tersebut nantinya memantau operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Setiap dapur sehat ditargetkan mampu memproduksi hingga 3.000 porsi makanan setiap hari.
Pengawasan juga mencakup keamanan pangan, penggunaan anggaran, serta pengelolaan lingkungan. Pemerintah menggunakan acuan anggaran Rp15.000 untuk setiap porsi makanan.
Andi Harun menginginkan sistem pengawasan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan MBG. Dengan begitu, pemerintah dapat mengetahui perkembangan program sekaligus mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan penanganan.
“Pengawasan MBG harus mencakup seluruh aspek, bukan hanya jumlah makanan yang diproduksi dan disalurkan. Kualitas pangan, kesesuaian anggaran, serta pengelolaan lingkungan juga harus menjadi perhatian,” ungkapnya.
Dasbor Digital Perkuat Evaluasi Pemerintah
Pemkot Samarinda menempatkan integrasi teknologi sebagai instrumen penting dalam mengawasi kedua program tersebut. Dasbor terpadu nantinya menyediakan informasi sebagai dasar evaluasi dan pengambilan kebijakan.
Melalui data real-time, perangkat daerah diharapkan dapat mengenali kendala lebih cepat. Pemerintah juga dapat menentukan langkah tindak lanjut berdasarkan perkembangan di lapangan.
Pembentukan dua satgas ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Samarinda memperkuat tata kelola pelayanan publik. Pemerintah menargetkan pengawasan program MBG dan pemeriksaan kesehatan jamaah haji berjalan lebih terkoordinasi, transparan, dan terukur.
(Redaksi)
