Keputusan tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub, serta diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Penetapan ini merupakan tindak lanjut Sidang Pleno Penetapan Fatwa MUI yang berlangsung, MUI mempertegas sikap keagamaan terhadap penggunaan rokok elektrik sekaligus kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan peredarannya.
Fatwa MUI 131 Tahun 2026 Tegaskan Keharaman Vape
Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh menjelaskan bahwa pertimbangan kesehatan menjadi salah satu dasar utama penerbitan fatwa. Menurutnya, vape tidak sekadar menghadirkan persoalan konsumsi, tetapi juga menimbulkan risiko bagi masyarakat dan lingkungan.
Ketentuan hukum dalam fatwa tersebut menetapkan penggunaan rokok elektrik sebagai perbuatan haram”, Kata Niam.
MUI juga mempertimbangkan prinsip sadd al-dzariah, yakni upaya mencegah jalan yang berpotensi mengantarkan seseorang pada perbuatan terlarang.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Niam.
Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa MUI melihat persoalan vape dari beberapa aspek sekaligus.
“Selain dampak terhadap kesehatan pengguna, MUI juga menyoroti kemungkinan penyalahgunaan perangkat untuk mengonsumsi zat terlarang,” terang Niam.
Produksi dan Perdagangan Vape Juga Berstatus Haram
Cakupan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tidak berhenti pada larangan penggunaan. MUI menetapkan tiga ketentuan hukum yang mengatur penggunaan, penyalahgunaan, serta aktivitas ekonomi terkait rokok elektrik.
Pertama, penggunaan vape haram karena menimbulkan bahaya kesehatan, merusak lingkungan, dan berpotensi menjadi sarana peredaran zat terlarang. Kedua, penyalahgunaan vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga berstatus haram.
Ketiga, MUI secara tegas menetapkan bahwa memproduksi maupun memperjualbelikan rokok elektrik hukumnya haram. Dengan ketentuan tersebut, fatwa ini mencakup seluruh mata rantai kegiatan yang berkaitan dengan produk vape.
Ketetapan itu sekaligus memperluas perhatian terhadap persoalan vape. MUI tidak hanya mengarahkan larangan kepada masyarakat sebagai pengguna, tetapi juga kepada pelaku usaha yang menjalankan kegiatan produksi dan perdagangan.
Kandungan Nikotin Menjadi Pertimbangan MUI
Dalam ketentuan umum fatwanya, MUI mendefinisikan rokok elektrik sebagai perangkat bertenaga baterai atau sumber daya lainnya. Perangkat tersebut memanaskan bahan yang mengandung nikotin, gliserin, dan penambah rasa hingga menghasilkan aerosol atau uap untuk dihirup.
MUI secara khusus menyoroti nikotin sebagai senyawa yang memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf. Kandungan tersebut juga bersifat adiktif sehingga berpotensi menimbulkan ketergantungan.
Selain persoalan ketergantungan, MUI mempertimbangkan dampak negatif nikotin terhadap kesehatan tubuh. Karena itu, penggunaan rokok elektrik tidak dapat dipandang hanya sebagai pilihan produk alternatif dalam kebiasaan merokok.
MUI juga memasukkan aspek lingkungan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika sebagai pertimbangan penerbitan fatwa. Prinsip sadd al-dzariah menjadi landasan untuk mencegah penggunaan perangkat tersebut sebagai media konsumsi maupun peredaran zat terlarang.
MUI Minta Pemerintah Perkuat Pengendalian Vape
Selain menetapkan ketentuan hukum, MUI menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah dan pemangku kepentingan. Salah satu rekomendasinya meminta Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya.
MUI juga mendorong pemerintah mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik. Kementerian Kesehatan diharapkan menyusun kebijakan pelarangan penggunaan vape berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
Sementara itu, MUI meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperketat pengawasan produk rokok elektrik. Penguatan koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum juga menjadi bagian dari rekomendasi tersebut.
MUI turut meminta Kementerian Perindustrian mengevaluasi perizinan industri vape. Kementerian Keuangan juga perlu mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan masyarakat dalam mengevaluasi kebijakan fiskal terkait produk tersebut.
Di luar pemerintah, MUI mengajak organisasi masyarakat Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga meningkatkan edukasi mengenai bahaya vape. Masyarakat juga diharapkan melindungi anak-anak dan remaja dari paparan serta ketergantungan nikotin.
Niam berharap penerbitan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko penggunaan rokok elektrik. Ia juga mendorong pelaku usaha dan generasi muda mematuhi ketentuan tersebut demi menjaga kesehatan, lingkungan, serta mencegah penyalahgunaan narkotika.
Dengan demikian, MUI menempatkan fatwa ini sebagai landasan keagamaan sekaligus dorongan bagi pemerintah untuk memperkuat kebijakan pengendalian vape di Indonesia.
(Redaksi)
