POLITIKAL.ID – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia membuka babak baru dalam dinamika politik nasional. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa persoalan persyaratan pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan di Indonesia menjadi salah satu alasan Gibran mengambil keputusan tersebut.
Prabowo menyampaikan penjelasan itu saat memberikan keterangan pers bersama Gibran di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Menurut Prabowo, Gibran telah menempuh pendidikan melalui proses yang teratur di luar negeri. Namun, sistem pendidikan negara lain memiliki ketentuan berbeda dengan sistem pendidikan Indonesia.
“Beliau tentunya merasa telah menempuh pendidikan melalui proses yang teratur, namun kita pahami bersama bahwa sistem pendidikan di luar negeri berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia,” kata Prabowo.
Prabowo menegaskan, keputusan Gibran mundur juga mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara.
“Atas dasar itu, beliau mengambil keputusan untuk mengajukan pengunduran diri dari jabatan wakil presiden demi kepentingan yang lebih besar, demi kepentingan bangsa negara dan rakyat Indonesia,” ujarnya.
Prabowo Akui Ada Persoalan Hukum terkait Pendidikan Gibran
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo turut menyinggung sejumlah putusan hukum yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran saat mengikuti Pilpres 2024.
“Di sisi lain berdasarkan putusan hukum yang ada, terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyarataan yang ditetapkan oleh sistem konstitusional kita,” ungkap Prabowo.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 5 Oktober 2026. Dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan dokumen ijazah SMA Gibran, meskipun MK tidak menerima gugatan Denny Indrayana dan pihak lainnya.
Selanjutnya, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026. Putusan tersebut membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran.
Polemik mengenai dokumen pendidikan itu kemudian menjadi perhatian dalam dinamika politik yang mengiringi posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.
Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri kepada MPR
Di tengah perkembangan tersebut, Gibran mengambil langkah dengan menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026).
Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan kedatangan Gibran untuk menyampaikan permohonan berhenti dari jabatan Wakil Presiden periode 2024–2029.
Muzani juga mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan surat serupa kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dalam suratnya, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri. Ia turut menegaskan bahwa keputusan tersebut lahir dari kesadaran untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Muzani menjelaskan bahwa Gibran tidak mencantumkan alasan khusus dalam surat pengunduran dirinya.
MPR Siapkan Proses Pengisian Jabatan Wapres
Pengunduran diri Gibran turut memunculkan persoalan mengenai kelanjutan posisi Wakil Presiden. Ahmad Muzani menyatakan jabatan tersebut mengalami kekosongan setelah Gibran mengajukan surat pengunduran diri.
“Sejak hari ini, maka jabatan wakil presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi wakil presiden tersebut,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
Muzani menjelaskan bahwa MPR akan menggelar rapat pimpinan untuk membahas tindak lanjut surat pengunduran diri tersebut.
Setelah itu, MPR akan mengadakan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD guna menentukan langkah berikutnya.
Dengan perkembangan ini, persoalan pendidikan Gibran tidak hanya menjadi perdebatan hukum, tetapi juga berlanjut pada perubahan ko
(Redaksi)
