Tito menegaskan pemerintah tidak akan mengambil kesimpulan sebelum penyidik mengungkap fakta hukum. Menurutnya, setiap laporan harus melalui proses pemeriksaan agar pihak terkait memperoleh perlakuan sesuai ketentuan hukum.
“Kalau mengenai masalah itu, saya sudah mendapat informasi bahwa perkara tersebut sudah dilaporkan ke polisi. Saya sudah meminta Irjen Kemendagri berkoordinasi dengan kepolisian yang menangani laporan itu, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah,” kata Tito di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Mendagri Tekankan Asas Praduga Tak Bersalah
Tito mengingatkan bahwa laporan kepolisian belum otomatis membuktikan seseorang melakukan tindak pidana. Karena itu, pemerintah menunggu hasil penyelidikan sebelum menentukan langkah administratif terhadap Bupati Kupang.
Dia menilai penyidik harus menguji seluruh keterangan dan bukti yang berkaitan dengan laporan tersebut. Dengan demikian, proses penanganan perkara dapat berjalan berdasarkan fakta, bukan asumsi atau tekanan opini publik.
“Bisa saja itu terjadi, namanya laporan, bisa juga tidak,” ujar Tito.
Meski demikian, Tito memastikan Kemendagri tidak akan mengabaikan persoalan tersebut. Pemerintah akan mengikuti perkembangan penanganan perkara dan mempertimbangkan langkah sesuai peraturan apabila penyidik membuktikan adanya pelanggaran.
Menurut Tito, pemerintah memiliki mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap kepala daerah. Mekanisme tersebut juga dapat berujung pada pemberian sanksi apabila pihak berwenang menemukan pelanggaran yang memenuhi ketentuan.
Kemendagri Siapkan Langkah Administratif
Tito menjelaskan bahwa Kemendagri akan menyesuaikan tindakan terhadap Yosef Lede dengan hasil proses hukum. Jika perkara tersebut membuktikan adanya pelanggaran, pemerintah akan menjalankan ketentuan yang berlaku.
Dia juga menyinggung kemungkinan pemberian sanksi berat terhadap kepala daerah yang terbukti melakukan pelanggaran. Bentuk tindakan dapat mencakup pemberhentian sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.
“Kalau memang terjadi, kita akan mengikuti aturan yang berlaku. Kita lihat dahulu proses hukumnya. Kalau terbukti bersalah, tentu ada mekanisme sanksi, termasuk kemungkinan pemberhentian atau pergantian sesuai ketentuan,” kata Tito.
Namun, Tito menempatkan proses kepolisian sebagai tahapan utama sebelum Kemendagri mengambil keputusan. Dia meminta penyidik bekerja secara profesional untuk memastikan kebenaran laporan tersebut.
“Yang utama sekarang, karena persoalan ini sudah dilaporkan ke polisi, kita mengedepankan langkah-langkah kepolisian. Silakan polisi membuktikan dan melakukan investigasi apakah peristiwa itu benar terjadi atau tidak. Setelah itu, baru kita melihat proses pemberian sanksi,” imbuhnya.
Polda NTT Tangani Laporan Mahasiswi
Sebelumnya, Bupati Kupang Yosef Lede menghadapi laporan dugaan pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi berinisial RWM (21). Pelapor mengadukan dugaan tindak pidana kekerasan seksual tersebut kepada Polda NTT.
Kabid Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra membenarkan bahwa pihaknya menangani laporan tersebut. Penyidik Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) kini mendalami perkara itu.
“Ditres PPA dan PPO Polda NTT tengah menangani laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang perempuan berinisial RWM (21), dengan seseorang berinisial YL atau Yosef Lede sebagai pihak terlapor,” kata Henry.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan peristiwa di salah satu kompleks rumah dinas di Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT. Lokasi itu diduga menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual yang dilaporkan korban.
Polda NTT selanjutnya mendalami keterangan pelapor dan mengumpulkan informasi dari sejumlah pihak yang mengetahui peristiwa tersebut. Penyidik juga menjalankan tahapan pemeriksaan sesuai prosedur penanganan perkara.
Penanganan laporan ini menjadi perhatian karena melibatkan seorang kepala daerah. Selain proses pidana, perkembangan perkara juga berpotensi memengaruhi langkah pengawasan dan pembinaan Kemendagri terhadap Pemerintah Kabupaten Kupang.
(Redaksi)



