Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan empat laporan telah memenuhi persyaratan administrasi dan materiil. Karena itu, lembaganya segera menentukan jadwal persidangan untuk memeriksa perkara tersebut.
“Masih tetap diproses. Ada empat aduan yang memenuhi syarat administrasi dan materialnya. Segera akan dijadwalkan sidang,” kata Heddy kepada wartawan, Sabtu (14/11/2026).
Heddy menegaskan, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari kewenangan DKPP dalam menangani dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu. Prosesnya tidak berkaitan dengan isu pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Aduan etik KPU menyangkut penyelenggaraan Pilpres 2024
Heddy menjelaskan, substansi laporan berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik yang melibatkan komisioner KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu atau Pilpres 2024. Oleh sebab itu, DKPP tetap menjalankan proses pemeriksaan berdasarkan ketentuan dan kewenangannya.
“Aduan itu terkait dengan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan KPU dan Bawaslu pada pemilu atau Pilpres 2024. Itu yang menjadi kewenangan DKPP,” ujarnya.
Dia juga meluruskan anggapan yang menghubungkan pemeriksaan laporan tersebut dengan perkembangan politik Gibran. Menurut Heddy, kedua persoalan memiliki substansi berbeda sehingga tidak memengaruhi proses penanganan perkara etik.
“Tidak ada kaitannya dengan Gibran mundur. Dua hal yang berbeda substansi,” tegasnya.
Dengan demikian, pengunduran diri Gibran tidak menjadi dasar maupun faktor penentu bagi DKPP dalam memproses laporan. Lembaga tersebut berfokus pada dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu yang menjadi materi pengaduan.
Meski demikian, Heddy belum mengungkapkan tanggal pelaksanaan sidang. Dia meminta masyarakat menunggu pengumuman resmi setelah lembaganya menetapkan agenda persidangan.
“Nanti kita info, kalau sudah dijadwalkan,” katanya.
Denny Indrayana persoalkan Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023
Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama sejumlah kelompok dan individu mengadukan komisioner KPU RI ke DKPP. Pihak yang bergabung dalam pengaduan tersebut antara lain KIPP, Partai Ummat, FPP TNI, Subhan Palal, dan Mercy Sihombing.
Denny menyampaikan laporan tersebut di Kantor DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2026). Dia menilai persoalan dalam pencalonan Gibran tidak hanya menyangkut persyaratan administrasi dan ijazah, tetapi juga dugaan penyisipan ketentuan dalam regulasi KPU.
“Permohonan kami bukan hanya masalah ijazah atau cacat administratif. Kami juga mempersoalkan dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023,” kata Denny.
Dia menjelaskan, pengaduan tersebut merupakan kelanjutan dari upaya hukum yang sebelumnya mereka tempuh melalui Mahkamah Konstitusi. Menurut Denny, persoalan persyaratan pendidikan Gibran masih menyisakan hal-hal yang perlu dipertanggungjawabkan.
Denny juga mengungkit perdebatan antara mantan komisioner KPU dan anggota Komisi II DPR mengenai proses pembahasan Pasal 18 ayat (3). Dia mempertanyakan dasar penyusunan ketentuan tersebut dalam regulasi pencalonan.
Denny soroti verifikasi dokumen dan akses pengawasan Bawaslu
Selain persoalan regulasi, Denny mempersoalkan penerimaan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Dia menduga KPU tidak menjalankan seluruh tahapan pemeriksaan dokumen secara profesional, termasuk verifikasi kelengkapan dan keabsahan persyaratan pencalonan.
Persoalan lain yang disorot berkaitan dengan akses pengawasan Bawaslu. Denny menilai KPU menghambat fungsi pengawasan karena tidak memberikan akses memadai kepada Bawaslu untuk memantau proses pencalonan dan dokumen pasangan calon.
Dia turut menyinggung Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang menurutnya tidak memberikan akses kepada Bawaslu. Denny menyatakan persoalan akses tersebut juga muncul dalam fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi.
Atas berbagai dugaan tersebut, Denny meminta DKPP menjatuhkan sanksi tegas kepada komisioner KPU. Bahkan, dia mengharapkan para komisioner yang diadukan tidak lagi memperoleh jabatan publik setelah proses pemeriksaan.
Namun, seluruh tuduhan tersebut masih merupakan dalil pengadu yang harus diuji melalui mekanisme persidangan DKPP. Keputusan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran kode etik berada pada kewenangan majelis pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang terungkap.
Kini, perhatian tertuju pada jadwal persidangan empat aduan tersebut. Pemeriksaan DKPP akan menjadi tahapan untuk menguji dugaan pelanggaran etik dalam penyelenggaraan Pilpres 2024.
(Redaksi)
