POLITIKAL.ID – MPR RI menyiapkan 36 anggota untuk mengawal proses pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Dalam persiapan tersebut, MPR mempercayakan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul untuk memimpin Tim Ad Hoc.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan susunan tim tersebut setelah rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Rapat itu menghasilkan kesepakatan pembentukan dua tim khusus, yakni Tim Ad Hoc dan Tim Verifikasi. Kedua tim akan membantu MPR menyiapkan tahapan pengisian jabatan Wapres.
“Rapat gabungan juga memutuskan bahwa tim ad hoc, panitia ad hoc akan diketuai oleh Mas Bambang Wuryanto dengan diisi oleh 2 orang wakil ketua, dengan keanggotaan 36 orang yang sudah kita tetapkan dari fraksi dan kelompok DPD,” kata Muzani dalam konferensi pers.
Bambang Wuryanto Pimpin 36 Anggota Tim Ad Hoc
Muzani menjelaskan, Tim Ad Hoc akan melibatkan anggota dari seluruh unsur fraksi di MPR dan kelompok DPD. Tim tersebut memiliki 36 anggota serta dua wakil ketua yang akan mendampingi Bambang Wuryanto.
Tim ini bertugas mempersiapkan kebutuhan pelaksanaan pemilihan dan pelantikan Wapres. MPR membentuknya agar seluruh tahapan berjalan dengan persiapan yang matang.
Selain Tim Ad Hoc, MPR juga menyiapkan Tim Verifikasi. Tim ini akan mendukung proses administrasi dan verifikasi dalam pengisian jabatan Wapres yang kosong setelah pengunduran diri Gibran pada Kamis (12/11/2026).
Lestari Moerdijat dan Habiburokhman Masuk Tim Verifikasi
Ahmad Muzani turut mengumumkan susunan pimpinan Tim Verifikasi. MPR menunjuk Lestari Moerdijat sebagai koordinator dan Habiburokhman sebagai ketua tim.
Sementara itu, posisi sekretaris akan diisi perwakilan dari Fraksi PDI Perjuangan.
“Dan tim verifikasi, koordinatornya Ibu Lestari Moerdijat dengan ketua tim Saudara Habiburokhman dan sekretaris dari PDI Perjuangan,” tutur Muzani.
Pembentukan kedua tim ini menjadi bagian dari persiapan MPR menjelang sidang paripurna pemilihan dan pelantikan Wapres pada 9 Desember 2026.
MPR Hadapi Praktik Baru Pemilihan Wakil Presiden
Muzani mengatakan pemilihan Wapres melalui MPR untuk mengisi kekosongan jabatan menjadi pengalaman baru dalam praktik ketatanegaraan setelah reformasi.
Menurutnya, MPR perlu menyesuaikan sejumlah mekanisme karena proses tersebut belum pernah terjadi pada era reformasi. Persiapan yang matang menjadi penting agar seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan.
“Memang ini adalah praktik penyelenggaraan ketatanegaraan baru, belum pernah terjadi sejak reformasi presiden atau wakil presiden dipilih oleh Majelis, baru kali ini dipilih oleh Majelis sehingga perlu ada penyesuaian dan persiapan yang lebih matang,” jelas Muzani.
MPR kini mempersiapkan seluruh kebutuhan melalui dua tim tersebut. Sidang paripurna pada 9 Desember 2026 akan menjadi agenda utama untuk melanjutkan proses pengisian jabatan Wakil Presiden RI.
(Redaksi)



