Plt. Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Javid Hurriyanto, mengungkapkan besarnya kerugian tersebut dalam media briefing di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (20/11/2026).
Menurut Javid, angka Rp43 triliun menunjukkan besarnya beban yang harus ditanggung negara akibat kerusakan infrastruktur jalan. Karena itu, pemerintah membutuhkan mekanisme pembiayaan yang lebih terarah untuk memulihkan jalan yang mengalami kerusakan akibat kendaraan ODOL.
“Kerugian negara akibat kendaraan ODOL berdasarkan penelitian pernah mencapai Rp43 triliun setiap tahun. Angka tersebut memang sangat besar dan menjadi beban yang perlu mendapat perhatian serius,” kata Javid.
Kerugian Negara akibat ODOL Dorong Pembentukan Dana Preservasi
Besarnya biaya pemulihan jalan mendorong Kementerian PU mengusulkan skema pendanaan khusus. Salah satu langkah yang sedang dibahas pemerintah adalah memasukkan ketentuan dana preservasi dalam revisi undang-undang.
Javid menjelaskan, pembahasan regulasi tersebut melibatkan Komisi V DPR RI. Melalui revisi undang-undang, pemerintah ingin menghadirkan instrumen pembiayaan yang dapat mendukung pemeliharaan sekaligus pemulihan infrastruktur jalan.
“Kami sedang menyusun usulan dana preservasi melalui pembahasan revisi undang-undang bersama Komisi V. Dalam pembahasan itu, pemerintah juga membicarakan sejumlah komponen biaya yang nantinya membutuhkan kesepakatan,” ujarnya.
Kementerian PU berharap dana preservasi dapat menjawab kebutuhan pembiayaan perbaikan infrastruktur. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan anggaran rutin untuk menangani kerusakan jalan.
Javid menegaskan bahwa kementeriannya mengusulkan agar dana tersebut memiliki fungsi khusus. Fokusnya mencakup pembiayaan pemulihan infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat aktivitas kendaraan angkutan barang yang melanggar ketentuan.
“Kami dari Kementerian PU mengusulkan agar dana preservasi bisa menampung kebutuhan biaya pemulihan infrastruktur. Jadi, dana tersebut nantinya dapat mendukung penanganan kerusakan jalan,” kata Javid.
Pungutan Kendaraan ODOL Masuk Opsi Pembiayaan
Selain pembentukan dana preservasi, pemerintah juga mengkaji kemungkinan penerapan pungutan terhadap kendaraan angkutan barang yang terbukti melanggar ketentuan ODOL.
Skema tersebut menjadi salah satu alternatif untuk memperoleh sumber pembiayaan pemulihan jalan. Pemerintah mempertimbangkan agar biaya yang terkumpul dapat masuk ke dalam mekanisme pendanaan khusus infrastruktur.
Namun, Kementerian PU belum menetapkan bentuk pungutan maupun mekanisme penerapannya. Javid menyebut pemerintah masih membahas beberapa pilihan sebelum menentukan kebijakan yang paling sesuai.
“Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah mengenakan biaya kepada kendaraan pengangkut barang yang melanggar ketentuan ODOL. Selanjutnya, dana tersebut dapat masuk ke pembiayaan pemulihan infrastruktur yang mengalami kerusakan,” jelasnya.
Meski demikian, pemerintah masih perlu menyepakati konsep teknis dan mekanisme pengelolaan dana tersebut. Pembahasan juga harus menentukan bagaimana pemerintah menghubungkan pungutan dengan kebutuhan pemulihan jalan.
Javid berharap pembahasan bersama DPR dapat segera menghasilkan keputusan. Dengan adanya kepastian kebijakan, pemerintah memiliki dasar untuk mengembangkan skema pendanaan preservasi secara lebih terstruktur.
Pemulihan Infrastruktur Menjadi Fokus Kebijakan
Persoalan ODOL tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan kendaraan terhadap ketentuan dimensi dan muatan. Kerusakan jalan akibat pelanggaran tersebut juga memunculkan konsekuensi pembiayaan bagi pemerintah.
Estimasi kerugian Rp43 triliun per tahun menjadi salah satu pertimbangan Kementerian PU dalam merancang kebijakan pendanaan. Pemerintah ingin memastikan kebutuhan pemulihan infrastruktur memperoleh dukungan pembiayaan yang memadai.
Melalui dana preservasi, Kementerian PU mengusulkan mekanisme yang dapat menghubungkan sumber penerimaan dengan kebutuhan perbaikan jalan. Salah satu sumber yang masuk pembahasan berasal dari kemungkinan pungutan terhadap kendaraan ODOL.
Akan tetapi, usulan tersebut masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Pemerintah belum memastikan besaran pungutan, tata cara penarikan, maupun bentuk pengelolaan dana yang akan diterapkan.
Pembentukan dana preservasi menjadi bagian penting dari upaya pemerintah mencari solusi atas besarnya biaya kerusakan jalan. Keputusan akhir mengenai skema tersebut masih menunggu hasil pembahasan revisi undang-undang bersama Komisi V DPR RI.
(Redaksi)



