POLITIKAL.ID - Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendadak muncul membahas soal Pemilu 2024.
Ahok yang semula mendukung calon presiden dan wakil presiden yang diusung PDIP, Ganjar-Mahfud, kini tegas menyuarakan hak angket.
Menurut Ahok hanya hak angket yang bisa membongkar dugaan kecurangan Pemilu 2024, ketimbang proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).
Politikus PDIP ini menganggap dugaan kecurangan Pemilu 2024 sulit diproses di MK karena adanya celah hukum.
Oleh sebab itu, Ahok lebih mendukung jalur politik dalam membongkar kecurangan Pemilu 2024 melalui hak angket di DRP RI.
"Itulah kenapa saya bilang saat ini yang paling penting dilakukan tentu hak angket. Ini bukan soal mau menangin siapa. Tapi, itu bisa mengungkap bukti-bukti dari kecurangan dan cela hukum yang dimanfaatkan," ungkap Ahok dalam kanal YouTube Merry Riana, Jumat (8/3/2024).
Ahok mengatakan ada banyak trik yang dilakukan dengan memanfaatkan celah hukum oleh tim kampanye dan pendukung pasangan calon (paslon) tertentu. Misalnya ada pengusaha yang mendukung paslon dan memberikan sumbangan atau bantuan.
Cukup dengan alasan tak masuk dalam daftar tim kampanye, bantuan tersebut dianggap tidak berhubungan dengan paslon.
Ketika dituntut karena memberikan sumbangan untuk promosikan paslon tersebut, pengusaha bisa menghindar dengan menyatakan tak memiliki hubungan.
"Nah, ini nih konyolnya. Karena ada celah hukum jadi calon yang bersangkutan bisa ngomong saya enggak nyuruh kok. Ini Enggak bisa diproses di MK makanya bisa lewat hak angket," kata Ahok.
Ahok juga beralasan, pelanggaran yang dilakukan Kelompok Penyelengara Pemungutan Suara (KPPU), saksi parpol dan paslon, hingga Bawaslu dan KPU terlalu banyak terjadi selama Pemilu 2024, baik dari tingkat kecamatan hingga pusat.
"Karena terlalu banyak yang sumir dalam pemilu ini, makanya yang penting dilakukan adalah memproses hak angket," ujarnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan, hak angket sebagai cara tepat untuk mengungkap kecurangan pemilu berdasarkan pengalamannya saat Pilkada di Belitung Timur, hingga ke DKI Jakarta.
"DPR yang dapat menyelidiki dugaan kecurangan secara keseluruhan, bahkan dapat memperbaiki Undang-Undang yang memiliki celah yang dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan Pemilu," ungkapnya.
Kendati demikian, Ahok menyadari proses hak angket di DPR RI tidak mudah dilakukan, lantaran bakal banyak politikus yang menghalangi.
Terutama ia menyoroti para anggota DPR yang tidak lolos lagi ke Senayan yang rentan mendapat tawaran menggiurkan dari pihak tertentu agar menolak hak angket.
"Oknum-oknum yang tidak terpilih lagi nih, sementara masa tugas di dewan tinggal beberapa bulan. Nah, ada hak nih, kalau dia ditembak duit misalnya. Ada tawaran dikasih berapa puluh miliar rupiah supaya nggak-nggak usah ikut hak angket, mungkin akan diambil ya," katanya.
Ia berharap DPR bisa memproses hak angket, mengingat banyaknya suara rakyat yang tidak puas dengan penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Dari pada membiarkan rakyat turun ke jalanan, melakukan sesuatu yang bisa mengganggu ekonomi, mengganggu lalu lintas," ucapnya.
"Yang harus dilakukan saat ini adalah hak angket, dan kita mengandalkan anggota DPR untuk melakukan itu. Harapan saya seperti itu," ujarnya menambahkan.
(REDAKSI)
