POLITIKAL.ID - Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan diadakan pada 27 November 2024 mendatang, calon Wali Kota Samarinda, Andi Harun, turut hadir dalam diskusi bertajuk "Ngobrol Pilkada Kalimantan Timur" seri kedua yang diadakan di Teras Samarinda pada Jumat (4/9/2024) sore. Diskusi ini diinisiasi oleh Pokja 30 dan didukung oleh WALHI, serta sejumlah LSM dan NGO lainnya.

Dengan mengusung tema “Netralitas dalam Pilkada Kalimantan Timur”, acara tersebut menjadi wadah strategis untuk membahas langkah-langkah penguatan demokrasi, sekaligus mendorong netralitas serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal proses Pilkada yang bersih dan bebas dari konflik kepentingan. 

Dalam kesempatan tersebut, Andi Harun menegaskan bahwa menjaga netralitas merupakan kunci utama untuk memastikan demokrasi yang sehat.

“Netralitas bukan hanya tugas penyelenggara pemilu, tetapi tanggung jawab kita bersama, termasuk peserta Pilkada, tim sukses, dan masyarakat. Ini penting agar proses Pilkada berjalan dengan transparan dan berkualitas,” ujar Andi Harun.

Menurut Andi Harun, saat ini peran masyarakat dalam mengawasi Pilkada sangat dibutuhkan, terutama untuk mencegah praktik-praktik kecurangan seperti penyebaran hoaks, politik identitas, maupun isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Ia mengingatkan, pemilih yang cerdas dan kritis akan menjadi benteng pertama dalam mencegah manipulasi serta intervensi yang dapat merusak jalannya demokrasi.

“Kegiatan seperti ini sangat kami apresiasi karena mampu memberikan ruang diskusi yang sehat dan edukatif bagi masyarakat. Di sini masyarakat mendapatkan kesempatan untuk lebih memahami pentingnya partisipasi politik yang bijak serta bagaimana memilih pemimpin yang berkualitas,” tambahnya.

Andi Harun juga menyampaikan bahwa edukasi politik menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Ia mendorong warga Samarinda agar menjadikan ajang Pilkada ini sebagai momentum untuk memilih pemimpin berdasarkan kualitas dan integritas, bukan semata-mata karena popularitas.

“Saya berharap acara diskusi ini bisa membuka mata masyarakat tentang pentingnya keterlibatan mereka. Bukan hanya dalam memilih, tetapi juga dalam mengawal prosesnya, dari kampanye hingga perhitungan suara nanti,” jelasnya.

Pada sesi diskusi, sejumlah peserta juga menyoroti tantangan netralitas di tengah ketatnya persaingan politik, termasuk risiko penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Merespons hal ini, Andi Harun menegaskan komitmennya untuk menjaga iklim kompetisi yang sehat dan terbuka, serta memastikan tidak ada intervensi atau intimidasi kepada pemilih.

“Kita harus pastikan Pilkada ini bukan hanya ajang memilih pemimpin, tetapi juga menjadi pembelajaran demokrasi yang positif bagi masyarakat. Tanpa netralitas, Pilkada akan kehilangan maknanya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat,” pungkas Andi Harun.

Diskusi ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi, aktivis, dan tokoh masyarakat yang turut memberikan masukan serta pandangannya mengenai strategi menjaga netralitas Pilkada. Ajang ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi diskusi serupa di wilayah lain, guna menciptakan Pilkada yang jujur, adil, dan berintegritas di seluruh Kalimantan Timur.

(Redaksi)