POLITIKAL.ID - Fraksi PDI-Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengkritik besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan ajang balap Formula E di Jakarta.

Anggota fraksi PDI-P Gilbert Simanjuntak mengatakan bahwa Federation Internationale de l'Automobile (FIA) atau Federasi Automobil Internasional selaku pencetus Formula E telah mengadakan balapan di sejumlah negara. Salah satunya adalah di Hong Kong yang memakan biaya sekitar 250 hingga 300 juta dollar Hong Kong (HKD), atau setara dengan Rp. 529 miliar (asumsi 1 HKD = Rp 1.763).

Sementara, di Jakarta hingga saat ini besaran anggarannya mencapai Rp 1,6 triliun atau berlipat ganda dari yang di Hong Kong.

"Apa yang membedakan biaya penyelenggaraan di Jakarta dua kali lipat biaya di Hong Kong, sementara bahan untuk membangun ada di Indonesia (batu, semen, pasir)," ujar Gilbert dalam pesannya, Selasa (11/2/2020).

Anggota Komisi B ini juga mempertanyakan soal penunjukan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai penyelenggara gelaran internasional itu. Padahal, perusahaan pelat merah ini bergerak di bidang jasa konstruksi yang tidak ada hubungannya dengan tujuan acara, yakni pariwisata.

"Dana paling besar dipegang oleh Jakarta Propertindo yang bisnis utamanya infrastruktur, padahal target adalah menaikkan jumlah turis ke Jakart atau Indonesia," tuturnya.

Selain itu, Ia menganggap belum ada publikasi yang jelas soal adanya pengelolaan sirkuit setelah balapan.

"Membutuhkan pemeliharaan yang tidak sedikit. Kejadian Formula E di Montreal, Kanada 2016-2017 adalah merugi. Moskow sendiri membatalkan balap ini karena acara selama 2 hari akan membuat kota tersebut makin macet dan dianggap tidak rasional," kata Gilbert.

Diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta harus menyetor dana 20 juta poundsterling untuk menjadi tuan rumah balap mobil listrik Formula E. Jumlah itu setara dengan Rp 345,9 miliar. Dana itu harus disetorkan kepada Federasi Otomotif Internasional (FIA) Formula E atau disebut sebagai commitment fee.

"Jumlahnya 20 juta poundsterling. (Untuk) Formula E (sebesar) 24,1 juta dollar AS," ujar Anies kala itu. DPRD DKI Jakarta lalu menyetujui anggaran belanja langsung tersebut.

Anggaran itu disetujui dalam pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019 pada Selasa (13/8/2019) sore. Anggaran yang disetujui sebesar Rp 360 miliar atau 20,79 juta poundsterling. Tak lama kemudian, pada Agustus 2019 lalu, Pemprov DKI kembali mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 934 miliar untuk penyelenggaraan dan asuransi Formula E.

Dalam draf yang diajukan tertulis pagu anggaran indikatif sebesar Rp 934 miliar. Rinciannya 22 juta poundsterling untuk biaya penyelenggaraan dan 35 juta euro untuk asuransi. Jika dikonversi dengan menggunakan rupiah (1 poundstreling Rp 17.205), 22 juta poundsterling setara Rp 378,46 miliar. Lalu 35 juta euro (1 euro Rp 15.892) setara Rp 556,22 miliar. Total Rp 934 miliar.

Anggaran Jakpro

Dana lainnya berasal dari Jakpro yang merupakan BUMD DKI Jakarta. Perusahaan tersebut juga mengajukan suntikan modal berupa penyertaan modal daerah (PMD) sebesar Rp 305,2 miliar dari APBD DKI tahun 2020. PMD sebesar Rp 305,2 miliar itu akan digunakan untuk sejumlah hal. Pertama, Rp 5 miliar untuk pre feasibility study (FS) dan research and development (R&D). Kemudian, Rp 112 miliar untuk civil works dan perbaikan jalan raya, Rp 48 miliar untuk dinding dan pagar, Rp 67,2 miliar untuk pembuatan trek dan jalur balap.

Selanjutnya, Rp 10 miliar untuk layanan umum, seperti keamanan, kebersihan, pengelolaan sampah, toilet, manajemen lalu lintas, dan layanan parkir. Lalu, Rp 6 miliar untuk honor tim pelaksana lokal. Honor itu ditujukan untuk 50 orang selama 12 bulan. Honor tiap orang Rp 10 juta per bulan. Ada juga anggaran Rp 25 miliar untuk biaya tak terduga dan Rp 32 miliar untuk safety dan race materials. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Politisi PDI-P Kritik Anggaran Formula E di DKI Lebih Besar dari Hong Kong", https://megapolitan.kompas.com/read/2020/02/11/18055061/politisi-pdi-p-kritik-anggaran-formula-e-di-dki-lebih-besar-dari-hong?page=2.