POLITIKAL.ID - Kepala Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi memberikan tanggapannya terkait anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di blokir.

Hasan Nasbi mengatakan anggaran IKN diblokir bukan berarti tidak dianggarkan.

Lebih lanjut ia mengatakan saat ini anggaran pembangunan IKN sudah ada, hanya saja memang belum dibuka penggunaannya. Anggaran pembangunan ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Otorita IKN.

"Blokir itu kan bukan karena anggarannya nggak ada kan? Anggarannya belum dibuka, jadi anggaran IKN ada di Kementerian PU dan Otorita," ungkap Hasan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

Namun, Hasan menegaskan sampai saat ini Presiden Prabowo Subianto menyatakan memiliki komitmen kuat untuk melanjutkan pembangunan IKN.

Buktinya, sudah ada komitmen penyediaan anggaran sebesar Rp 48 triliun untuk pembangunan ibu kota baru selama lima tahun ke depan.

"Yang jelas komitmen presiden beberapa hari lalu kan sudah disampaikan Menko Infrastruktur kan selama lima tahun ke depan, presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya Rp 48 triliun yang sudah disebutkan, komitmen selama lima tahun ke depan," tegas Hasan.

Pembangunan yang ditargetkan pemerintah adalah untuk melengkapi bangunan untuk fasilitas bagi kalangan yudikatif dan legislatif di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Sisanya, pembangunan IKN bakal dikembangkan oleh pihak swasta.

"Kan target pemerintah itu menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, bangun yudikatif dan legislatif. Sisanya nanti itu kan akan didorong membangun dari swasta," beber Hasan.

 Sebelumnya, pemblokiran anggaran ini diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU), Dody Hanggodo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2/2025) kemarin.

"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua, kan tadi saya bilang, anggaran kita diblokir semua. Kok tanya progres gimana sih, anggarannya yang nggak ada," kata Dody 

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025, pemangkasan anggaran pada Kementerian PU sebesar Rp81,38 triliun.

Dody bahkan sempat berseloroh soal adanya kondisi pemangkasan anggaran ini. Dia menyebut satu-satunya progres dari realisasi anggaran saat ini hanyalah untuk makan siang Menteri.

"Progresnya? Ya, buat beli makan siangnya Pak Menteri," ujarnya sambil tertawa.

Dalam kondisi anggaran yang masih diblokir, Kementerian PU memutuskan untuk fokus pada program yang lebih mendesak, salah satunya adalah persiapan angkutan mudik Lebaran 2025.

"Ya nanti itu tunggu, satu-satu dulu. Anggarannya dibuka, kita diskusi lagi nih. Yang paling depan mata ini apa? Lebaran. Kita sukseskan Lebaran dulu, setelah itu baru (yang lain)," ucap dia.

(*)