POLITIKAL.ID – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan lima provinsi sebagai prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Keputusan ini menyusul perkembangan kondisi kebakaran di sejumlah wilayah, termasuk Riau yang tidak lagi masuk daftar prioritas setelah BNPB menyatakan tidak menemukan titik api di provinsi tersebut.
Kepala BNPB Letjen Kristomei Sianturi menyampaikan perkembangan itu dalam keterangan pada Jumat, 23/10/2026. Sebelumnya, BNPB memprioritaskan enam provinsi dalam penanganan karhutla. Kini, lembaga tersebut mengurangi jumlah wilayah prioritas menjadi lima provinsi.
Kristomei menjelaskan perkembangan itu dalam sidang kabinet paripurna dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesempatan tersebut, ia memaparkan kondisi terkini penanganan karhutla dan langkah koordinasi lintas lembaga.
Lima Provinsi Prioritas Penanganan Karhutla
BNPB kini memusatkan perhatian pada Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Kalimantan Barat. Kelima provinsi tersebut masih membutuhkan pemantauan dan penanganan sesuai perkembangan kondisi kebakaran di lapangan.
Kristomei menyebut Riau keluar dari daftar prioritas karena BNPB tidak lagi menemukan titik api di wilayah tersebut. Perkembangan ini mengubah jumlah provinsi yang menjadi fokus penanganan dari enam menjadi lima.
“Dari lima provinsi prioritas, awalnya enam provinsi, tetapi Riau sudah kami keluarkan karena di sana sudah tidak ada titik api lagi,” kata Kristomei.
Meski demikian, BNPB tetap memantau perkembangan karhutla di wilayah prioritas. Perubahan kondisi di satu provinsi tidak serta-merta menggambarkan situasi di daerah lain. Karena itu, petugas perlu menyesuaikan langkah penanganan berdasarkan kondisi aktual.
Titik Api di Sumsel dan Jambi Mengalami Kenaikan
Di antara lima provinsi tersebut, Sumatera Selatan dan Jambi mencatat kenaikan titik api. Namun, Kristomei menyebut kenaikan itu belum terlalu signifikan.
BNPB terus berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta sejumlah lembaga terkait untuk memantau perkembangan situasi. Koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya penanganan karhutla sekaligus pemantauan kondisi lingkungan.
Kristomei mengatakan BNPB juga mengirimkan surat kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Kepala BMKG, dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Lingkungan Nasional (BPGNN), sebagaimana disebutkan dalam keterangan yang tersedia.
Selain koordinasi antarlembaga, BNPB melakukan kunjungan lapangan ke Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Kunjungan tersebut bertujuan melihat secara langsung pelaksanaan operasi penanganan karhutla.
“Kenaikan ada di Sumsel dan Jambi, tetapi tidak terlalu signifikan. Kami terus berkoordinasi dengan BMKG dan melihat langsung bagaimana operasi karhutla berjalan di lapangan,” ujar Kristomei.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemantauan BNPB tidak hanya bergantung pada laporan titik api. Pemeriksaan lapangan juga membantu lembaga tersebut melihat pelaksanaan operasi dan menentukan kebutuhan penanganan lebih lanjut.
BNPB Semai 3,9 Ton Dry Ice untuk Mengurangi Dampak Asap
Selain memantau titik api, BNPB menggunakan teknologi dry ice atau es kering untuk membantu mengatasi kabut asap. Langkah ini menjadi bagian dari operasi modifikasi cuaca (OMC), yang melibatkan BNPB, TNI, dan BMKG.
Kristomei melaporkan bahwa petugas telah menyemai 3.100 kilogram dry ice di Kalimantan Tengah melalui lima sorti penerbangan. Sementara itu, tim di Sumatera Selatan menyemai 800 kilogram melalui satu sorti penerbangan. Dengan demikian, total bahan semai yang ia laporkan mencapai 3.900 kilogram.
Menurut Kristomei, operasi tersebut diikuti penurunan konsentrasi partikel halus PM2,5 dan peningkatan jarak pandang di Palembang. Ia menyampaikan bahwa jarak pandang yang semula hanya 700 meter meningkat menjadi 7.000 meter.
“Sejak 20 Oktober, kami sudah menyemai 3.100 kilogram dry ice melalui lima sorti di Kalimantan Tengah. Di Sumatera Selatan, kami menyemai 800 kilogram dalam satu sorti. Setelah itu, PM2,5 menurun dan jarak pandang di Palembang meningkat dari 700 meter menjadi 7.000 meter,” ujar Kristomei dalam laporannya.
PM2,5 merupakan partikel polutan berukuran sangat kecil yang dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan. Karena itu, pemantauan kualitas udara tetap penting ketika kebakaran menghasilkan asap yang mengganggu aktivitas masyarakat.
BNPB sebelumnya menjelaskan bahwa penggunaan dry ice dalam operasi modifikasi cuaca bertujuan membantu mengurai kabut asap. Namun, lembaga tersebut juga perlu mengevaluasi efektivitas metode ini dan memantau perubahan kondisi atmosfer selama operasi berlangsung.
Pemantauan Titik Api dan Kualitas Udara Berlanjut
Perkembangan penanganan karhutla memperlihatkan dua fokus yang berjalan bersamaan, yakni pengendalian kebakaran dan pengurangan dampak asap. BNPB memantau titik api di provinsi prioritas sekaligus menjalankan operasi udara untuk memperbaiki kondisi lingkungan.
Data mengenai penurunan titik api di Riau menjadi salah satu perkembangan dalam pemantauan tersebut. Sementara itu, kenaikan titik api di Sumatera Selatan dan Jambi membuat kedua wilayah itu tetap memerlukan perhatian.
Pemerintah juga menghadapi kebutuhan untuk memastikan operasi darat dan udara berjalan sesuai kondisi masing-masing daerah. Koordinasi BNPB dengan BMKG dan unsur terkait menjadi bagian dari upaya tersebut.
BNPB masih menetapkan lima provinsi sebagai prioritas penanganan karhutla. Pemantauan selanjutnya diperlukan untuk mengetahui apakah perubahan jumlah titik api dan kualitas udara dapat bertahan dalam beberapa hari berikutnya.
(Redaksi)
