"Saya enggak tahu sistemnya seperti apa ya, yang jelas itu kan dari hasil audit BPK, sistem itu enggak berjalan, sudah itu saja," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023.

Alex menjelaskan sejumlah item diminta Kemnaker untuk pengadaan sistem proteksi ini. Namun, cuma komputer yang bisa digunakan. 

Tanggapan Cak Imin 

Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar mengklaim tak punya urusan soal laporan BPK yang menemukan kerugian negara sebesar Rp17,6 miliar dalam pengadaan sistem proteksi TKI di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 2012 yang sudah diserahkan ke KPK baru-baru ini.

Kala itu Cak Imin masih menjadi Menaker di periode pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

"Ya saya kan sudah pernah dimintai keterangan, ndak ada masalah, urusannya enggak ada dengan saya," kata Cak Imin di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/1).

Baginya, pelaporan ke KPK itu sebagai proses yang wajar dalam tugas-tugas BPK. Sehingga harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku.