Materi pertanyaan yang dibacakan moderator, Daerah Otonomi Baru (DOB) menjadi salah satu jadi solusi dari tidak meratanya kesejahteraan dan pelayanan publik.

Ketiga paslon pun diminta menanggapi rencana Kabupaten Bandung Timur jika terpilih jadi bupati dan wakil, apakah menguatkan akses pelayanan publik dan kesejahteraan lebih penting daripada BOD.

"Untuk pembentukan Bandung Timur sudah tidak ada alasan lagi kalau dilihat dari potensi sumber daya dan penduduk. Penduduk kita 3,7 juta sebanding dengan Provinsi Jambi, Lampung atau NTB. Artinya ini harus tidak ada alasan lagi untuk dilakukan pemekaran," kata Usman.

Usman lebih jauh mengungkapkan bahwa potensi pendapatan daerah, anggaran tahun ini meningkat dibanding sebelumnya di mana APBD mencapai Rp5,7 triliun dan pendapatan asli daerah sudah mencapai Rp1 triliun lebih.

"Artinya secara fiskal, daerah dengan ukuran 20 persen dari APBD dan pendapatan daerah Rp1 triliun itu termasuk indeks baik dalam anggaran. Jadi tidak ada alasan lagi (tidak dimekarkan)," kata mantan Kepala Bapenda Kabupaten Bandung tersebut.

Sementara cabup Yena juga mendukung upaya pemekaran wilayah di Kabupaten Bandung. Menurutnya, pengusulan Kabupaten Bandung Timur sudah pernah disampaikan sejak 2010.

"Kebetulan ayah saya Haji Nanang Iskandar Masoem inisiatornya (Kabupaten Bandung Timur), namun ketika itu tidak ditanggapi. Betul bapak menyampaikan PAD tinggi tetapi rasanya dengan kekayaan alam di Kabupaten Bandung harusnya bisa didongkrak lagi apalagi di Bandung Timur di sana menjadi pusat bisnis dan industri di sana berkembang," kata Yena menanggapi pernyataan Usman.

"Tentunya pengembangan Bandung Timur penting karena tidak ada pelayanan yang baik. Kami pasangan Yena-Atep setuju kalau memang Kabupaten Bandung Timur untuk dimekarkan karena itu bagus nantinya," ucap cawabup Atep.

Sementara, cabup nomor urut 3, Dadang juga mengungkapkan seluk beluk rencana pemekaran Kabupaten Bandung Timur.

Di mana ia merupakan salah satu deklarator Komite Bandung Timur pada 2005.

"Harapan wilayah Bandung Timur sebenarnya dimekarkan sejak 2012. Pertanyaan yang saya heran kenapa enggak dari dulu smenetara pak gubernur membuat RPJMD dibuatkan 44 kabupaten kota. Kenapa waktu kemarin tidak diusulkan secara normatif. Tentunya saya padangan Dadang-Sahrul siap untuk merealisasikan pemekaran Bandung Timur," ujarnya.

"Sudah seharusnya pemekaran di Jawa Barat seperti di Jawa Tengah sehingga anggaran dari pusat bisa turun lebih banyak, kesejahteraan masyarakat bisa tercipta terbukti dari pemekaran di Kabupaten Bandung Barat," tutur Sahrul menambahkan. (*)

Artikel ini telah tayang di cnnindonesia.com dengan judul "Debat Pilkada Bandung Bahas Kereta Cepat hingga Pemekaran"