POLITIKAL.ID - Berita Nasional yang dikutip POLITIKAL.ID tentang debat publik Pilkada Bandung.

Debat publik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bandung 2020, Sabtu (14/11) malam diwarnai adu argumen mengenai isu pembangunan, di antaranya mengenai kereta cepat Jakarta-Bandung hingga pemekaran wilayah.

Debat paslon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bandung 2020 hari ini digelar untuk kedua kalinya.

Kali ini, debat dilaksanakan di Kopo Square yang disiarkan secara langsung melalui TVRI Jawa Barat.

Pada segmen kedua, moderator debat publik memberi kesempatan pada salah satu paslon untuk memilih pertanyaan yang sudah disiapkan tim pemateri.

Pasangan nomor urut 3, Dadang Supriatna-Sahrul Gunawan kemudian memilih salah satu dari empat amplop.

Pertanyaan yang dipilih Dadang-Sahrul terkait pembangunan proyek kereta cepat di mana wilayah Kabupaten Bandung termasuk salah satu wilayah yang dilintasi proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tersebut.

Bagaimana posisi dan rencana saudara jika terpilih jadi kepala daerah di Kabupaten Bandung?

"KCIC memang sedang berjalan pembangunannya, tentunya bertepatan di wilayah timur Kabupaten Bandung. Ini (pembangunan proyek KCIC) memberikan harapan pada masyarakat Kabupaten Bandung dan harapannya akan berdampak pada ekonomi," kata Dadang.

Dadang yang merupakan kepala desa dua periode di Desa Tegalluar menyebut kawasan di sana akan menjadi Transit Oriented Development (TOD).

Pihaknya berencana untuk mewaspadai dampak pembangunan kereta cepat.

"Rencana kami, pertama tetap waspadai dampak pembangunan sehingga harus ada danau buatan untuk mengantisipasi banjir karena di sana wilayah cekungan. Kedua, harus siapkan jalan sekunder dan primer sehingga transportasi masuk ke TOD KCIC di Tegalluar merupakan tanggung jawab daerah sehingga arus lalu lintas terminal harus ada kenyamanan," ucap Dadang.

Sesuai dengan aturan debat, tanggapan Dadang tersebut kemudian direspons oleh paslon lain.

Paslon yang menanggapi pertama yaitu paslon nomor urut 1 Kurnia Agustina-Usman Sayogi.

"Jadi KCIC itu di Tegalluar. Tadi dikatakan akan membuatkan program seperti itu tapi ini rasanya tidak terkorelasi dengan pertanyaan dampak sisi ekonomi dan politik terkait keberadaan KCIC tersebut. Kami memandang ini menjadi posisi strategis, kita akan menghadirkan etalase untuk UMKM Kabupaten Bandung kemudian interkoneksi wilayah yang membantu percepatan wilayah pariwisata dan ekraf," ujar Kurnia.

Senada dengan Kurnia, calon wakil bupati Usman Sayogi memandang potensi ekonomi dari pembangunan KCIC.

"Ada potensi pertumbuhan ekonomi baru. Dalam hal ini harus ada kepastian memberikan investasi dan perizinan yang cepat dan tidak bertele-tele," ujarnya.

Sementara itu, paslon nomor urut 2 Yena Iskandar Masoem-Atep juga menyatakan pendapat berbeda.

Yena mengungkapkan apa yang disampaikan Dadang tak menyinggung dampak perekonomian.

"Yang saya ingin garis bawahi saat KCIC nanti menjadi destinasi bagi para wisatawan yang ada di luar Kabupaten Bandung tentunya kita harus mempersiapkan pariwisata-pariwisata yang tentunya bisa berbasis kebudayaan. Intinya ini harus jadi ekosistem pada saat KCIC berada di Kabupaten Bandung harus mendongkrak pariwisata," ujarnya.

Menanggapi kedua paslon, Dadang kembali menegaskan prinsipnya jika terpilih sebagai kepala daerah terkait pembangunan kereta cepat.

"Menurut kami bahwa KCIC ini suatu program dari pemerintah pusat, tentunya disiapkan program dan fasilitas yang ada. Setelah kita lihat TOD 340 seluas hektare harus diimbangi juga dengan danau retensi sebagai penyeimbang alih fungsi lahan. Jadi harus diperketat karena akan berdampak pada lingkungan. Ini merupakan suatu modal dasar yang nanti juga harus diimbangi sarana prasarana kesehatan karena titik terakhir lalu lintas kereta cepat dan tentunya harus dilengkapi sarana dan prasarana," paparnya.

"Selain dampak ekonomis juga harus diantisipasi dampak lingkungan yang ada," kata cawabup Sahrul Gunawan yang berpasangan dengan Dadang.

Pemekaran Kabupaten Bandung Timur

Pada segmen ketiga debat publik Pilkada Kabupaten Bandung, giliran paslon Kurnia-Usman mengambil amplop.

Segmen ini juga mengundang adu argumen yang sengit antarpasangan calon.

Materi pertanyaan yang dibacakan moderator, Daerah Otonomi Baru (DOB) menjadi salah satu jadi solusi dari tidak meratanya kesejahteraan dan pelayanan publik.

Ketiga paslon pun diminta menanggapi rencana Kabupaten Bandung Timur jika terpilih jadi bupati dan wakil, apakah menguatkan akses pelayanan publik dan kesejahteraan lebih penting daripada BOD.

"Untuk pembentukan Bandung Timur sudah tidak ada alasan lagi kalau dilihat dari potensi sumber daya dan penduduk. Penduduk kita 3,7 juta sebanding dengan Provinsi Jambi, Lampung atau NTB. Artinya ini harus tidak ada alasan lagi untuk dilakukan pemekaran," kata Usman.

Usman lebih jauh mengungkapkan bahwa potensi pendapatan daerah, anggaran tahun ini meningkat dibanding sebelumnya di mana APBD mencapai Rp5,7 triliun dan pendapatan asli daerah sudah mencapai Rp1 triliun lebih.

"Artinya secara fiskal, daerah dengan ukuran 20 persen dari APBD dan pendapatan daerah Rp1 triliun itu termasuk indeks baik dalam anggaran. Jadi tidak ada alasan lagi (tidak dimekarkan)," kata mantan Kepala Bapenda Kabupaten Bandung tersebut.

Sementara cabup Yena juga mendukung upaya pemekaran wilayah di Kabupaten Bandung. Menurutnya, pengusulan Kabupaten Bandung Timur sudah pernah disampaikan sejak 2010.

"Kebetulan ayah saya Haji Nanang Iskandar Masoem inisiatornya (Kabupaten Bandung Timur), namun ketika itu tidak ditanggapi. Betul bapak menyampaikan PAD tinggi tetapi rasanya dengan kekayaan alam di Kabupaten Bandung harusnya bisa didongkrak lagi apalagi di Bandung Timur di sana menjadi pusat bisnis dan industri di sana berkembang," kata Yena menanggapi pernyataan Usman.

"Tentunya pengembangan Bandung Timur penting karena tidak ada pelayanan yang baik. Kami pasangan Yena-Atep setuju kalau memang Kabupaten Bandung Timur untuk dimekarkan karena itu bagus nantinya," ucap cawabup Atep.

Sementara, cabup nomor urut 3, Dadang juga mengungkapkan seluk beluk rencana pemekaran Kabupaten Bandung Timur.

Di mana ia merupakan salah satu deklarator Komite Bandung Timur pada 2005.

"Harapan wilayah Bandung Timur sebenarnya dimekarkan sejak 2012. Pertanyaan yang saya heran kenapa enggak dari dulu smenetara pak gubernur membuat RPJMD dibuatkan 44 kabupaten kota. Kenapa waktu kemarin tidak diusulkan secara normatif. Tentunya saya padangan Dadang-Sahrul siap untuk merealisasikan pemekaran Bandung Timur," ujarnya.

"Sudah seharusnya pemekaran di Jawa Barat seperti di Jawa Tengah sehingga anggaran dari pusat bisa turun lebih banyak, kesejahteraan masyarakat bisa tercipta terbukti dari pemekaran di Kabupaten Bandung Barat," tutur Sahrul menambahkan. (*)

Artikel ini telah tayang di cnnindonesia.com dengan judul "Debat Pilkada Bandung Bahas Kereta Cepat hingga Pemekaran"