POLITIKAL.ID – Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) perlu masuk dalam pemetaan kesejahteraan masyarakat Samarinda. Komisi IV DPRD Samarinda menilai kehilangan pekerjaan dapat mengubah kondisi ekonomi keluarga secara cepat sehingga pemerintah perlu memasukkan data ketenagakerjaan dalam pembaruan desil kesejahteraan.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Novan Syahronny Passie mengatakan pemerintah perlu membangun sistem pendataan yang mampu mendeteksi masyarakat sebelum mereka jatuh ke dalam kemiskinan.
“Pendataan ini harus komprehensif dan melibatkan banyak stakeholder. Contohnya untuk kategori rentan, kita bisa lihat data dari Dinas Tenaga Kerja,” kata Novan, Selasa (6/10/2026).
Menurut Novan, pemerintah tidak cukup hanya mendata warga yang sudah masuk kategori miskin. Pemerintah juga perlu memantau kelompok yang menghadapi risiko kehilangan pendapatan, termasuk pekerja di perusahaan yang berpotensi melakukan PHK.
“Kalau ada perusahaan yang terindikasi bakal melakukan PHK, pekerja di sana kan masuk kategori rentan. Nah, potensi-potensi seperti ini yang harus terpantau,” ujarnya.
Ia menilai pendekatan tersebut dapat membantu pemerintah memperbarui data kesejahteraan secara lebih cepat. Ketika kondisi ekonomi keluarga berubah, pemerintah dapat melakukan verifikasi sebelum perubahan tersebut berdampak lebih jauh terhadap kehidupan mereka.
Perubahan Desil Harus Punya Dasar yang Jelas
Novan juga menyoroti perubahan status desil warga yang tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. Ia meminta pemerintah memperkuat indikator sebelum menaikkan atau menurunkan status kesejahteraan seseorang.
“BPS saat ini memang sedang melakukan Sensus Ekonomi untuk memperbaiki desil-desil tadi. Tapi perubahan status ini harus punya dasar indikator yang jelas,” katanya.
Menurut Novan, persoalan tersebut penting karena desil 1 hingga desil 4 menjadi kelompok sasaran sejumlah program bantuan pemerintah. Kesalahan pemutakhiran data dapat memengaruhi akses warga terhadap program tersebut.
Ia mencontohkan warga yang sebelumnya masuk desil 1, tetapi tiba-tiba berpindah ke desil yang lebih tinggi. Pemerintah perlu mencari tahu penyebab perubahan tersebut sebelum menetapkan status baru.
“Kalau awalnya desil 1 terus mendadak melompat ke desil atasnya, ini jadi tanda tanya besar. Kecuali kalau memang ekonomi mereka mendadak melonjak karena dapat warisan, jadi perekonomian naik,” ujar Novan.
Kondisi Ekonomi Tak Hanya Dilihat dari Penghasilan
Novan menjelaskan pemerintah perlu menggunakan sejumlah indikator untuk menentukan tingkat kesejahteraan warga. Penghasilan hanya menjadi salah satu bagian dari penilaian.
Petugas juga perlu melihat kepemilikan aset, kondisi tempat tinggal, jumlah tanggungan, serta perubahan kondisi ekonomi keluarga.
Karena itu, Novan meminta Dinas Sosial ikut melakukan verifikasi agar data administrasi sesuai dengan kondisi warga di lapangan.
Ia juga mengingatkan masyarakat yang merasa status desilnya tidak sesuai agar mengajukan perbaikan melalui mekanisme yang tersedia.
“Kalau ingin mengajukan perbaikan desil agar sesuai dengan kondisi diri, pengajuan ini kategorinya harus ada. Bukan berarti semua pengajuan disetujui. Kan ada indikatornya, misalnya korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan syarat lainnya harus masuk,” jelasnya.
DPRD Minta Data Antarinstansi Terhubung
Komisi IV DPRD Samarinda mendorong pemerintah menghubungkan data kesejahteraan dengan data dari berbagai instansi. Menurut Novan, integrasi tersebut dapat membantu pemerintah memperoleh gambaran kondisi warga secara lebih lengkap.
Dinas Sosial dapat menggunakan data dari Dinas Tenaga Kerja untuk melihat perubahan kondisi pekerja. Pemerintah juga dapat menghubungkan informasi tersebut dengan data keluarga, kepemilikan aset, dan kondisi tempat tinggal.
Langkah tersebut, kata Novan, dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kelompok rentan lebih awal.
Ia berharap pembaruan data tidak sekadar mengubah kategori warga dalam sistem. Pemerintah perlu memastikan setiap perubahan memiliki dasar yang jelas dan sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat.
(Adv)
