POLITIKAL.ID - Sejumlah pihak merespons positif usulan calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo soal pengajuan hak angket DPR RI.
Salah satu pihak yang setuju dengan Ganjar Pranowo adalah Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla yang juga tokoh pendukung capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, menyambut baik pengajuan hak angket DPR RI soal dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Menurut Jusuf Kalla, langkah itu bakal menguntungkan semua pihak, terutama dalam pembuktian kecurangan Pemilu 2024.
"Tentunya hak angket itu baik bagi kedua belah pihak, karena sekarang banyak isu bahwa (pemilu) ini ada masalah," ujar Jusuf Kalla dalam keterangannya, Sabtu (24/2/2024).
Hak angket, kata Jusuf Kalla adalah upaya untuk membuktikan dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Namun, jika tak terbukti, maka publik mengetahui bahwa berbagai kecurigaan yang muncul tidak terjadi.
"Jadi kalau ada angket, kalau memang tidak ada soal, itu bagus menghilangkan kecurigaan," ujarnya.
Jusuf Kalla meminta tak perlu ada pihak yang merasa resah atas pengajuan hak angket ini.
Menurutnya, keresahan berlebih dari sejumlah pihak, justru menimbulkan anggapan bahwa kecurangan Pemilu 2024 memang benar terjadi.
"Jalani saja tidak usah khawatir. Kalau memang tidak apa-apa, bisa jadi klarifikasi. Kecuali ada apa-apa, tentu takut jadinya," ungkapnya.
Diharapkan parpol pengusung Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin di DPR RI bergabung dalam komitmen menyuarakan hak angket.
Parpol pengusung Anies-Muhaimin menyatakan siap mendukung hak angket, tapi masih ingin melihat keseriusan PDIP dalam memperjuangkan wacana tersebut di DPR RI.
Rencana bertemu Megawati
Selain itu, Jusuf Kalla turut merespons wacana pertemuan dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Ia menyebut, pertemuan tersebut masih menunggu waktu yang tepat.
"Masih tunggu waktu yang baik dan tepat," kata Jusuf Kalla.
Juru Bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah mengatakan, pertemuan antara Megawati dengan Jusuf Kalla akan mendiskusikan berbagai masalah bangsa.
Namun ia belum memastikan pertemuan tersebut akan membahas soal hak angket.
"Mendiskusikan masalah-masalah kebangsaan," ucap Husain.
(REDAKSI)
