POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Persatuan Aktivis Mahasiswa Lintas Universitas (PALU) Kaltim menggelar deklarasi menolak kebijakan Menteri BUMN, Erick Thohir terkait kebijakan pengangkatan pejabat badan usaha plat merah.
Mahasiswa menggugat pengelolaan BUMN dibawah komando sang menteri BUMN, Erick Thohir.
Semestinya, belasan Mahasiswa yang menyatakan sikap di taman Samarendah, Samarinda, Sabtu (27/6/2020) itu meharapkan dapat membawa dan memberikan perubahan lebih terhadap pengelolaan BUMN di seluruh nusantara, hal itu pula yang mungkin dipikirkan Presiden jokowi sabagai penentu kebijakan, yang memilih dan mengangkat pengusaha yang sebelumnya sebagai ketua tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf pada perhelatan pilpres 2019 lalu.
"Sebagai pengusaha sukses, sang menteri pun diharapkan merubah mainset atas BUMN yang kerap merugi, namun sayang hampir seluruh BUMN tetap merugi," ujar Korlap, Krinstin Kavung.
Sebagai Menteri BUMN, Erick thohir punya kuasa dan kendali sepenuhnya untuk menentukan siapa yang layak menduduki jabatan Direksi dan Komisaris di seluruh BUMN yang ada.
Kuasa itu tentu diharapkan Presiden digunakan sebaik mungkin, dengan mempertimbangkan dan menselaraskan program-program pemerintahan jokowi periode kedua ini dengan kebijakan ditingkat kementrian.
Hal itu agar setiap janji pada program yang ditawarkan Presiden kepada seluruh rakyat Indonesia baik itu pendukung atau pemilih maupun bukan pendukung.
Karena pada dasarnya ±273 juta jiwa rakyat Indonesia keseluruhannya adalah Rakyat dari bangsa besar ini dibawah kepemimpinan Jokowi, terlepas daripada perbedaan dukungan maupun pilihan pada saat kontestasi pilpres 2019 berlangsung.
Lanjut kata Kristin lagi, kepercayaan dan kuasa yang diberikan Presiden sebagai simbol negeri ini, pada prakteknya sebut dia disalahgunakan, hal itu dapat dilihat dari pengangkatan direksi dan komisaris BUMN yang dengan sewenang-wenang memposisikan petinggi (PATI dan PAMEN) TNI-POLRI aktif menduduki jabatan.
Artinya jelas Kristin, hal itu telah terjadi tindakan melanggar UU Tentang TNI dan UU Tentang POLRI dari sang menteri dan orang yang diangkat sebagai direksi dan komisaris.
Selain itu juga telah menghilangkan kesempatan pada anak bangsa lainnya yang pada dasarnya masih punya kompetensi.
Rangkap jabatan itu pun tentu merangkap jugalah gajinya dibayar negara.
"Menempatkan perwira TNI-POLRI pada jabatan direksi dan komisaris BUMN seakan mengembalikan sejarah kelam bangsa yakni bangkitnya orde baru dengan dwi fungsi ABRInya," imbuhnya.
Selain itu, dari yang diutarakan sang menteri diberbagai media menurutnya bertujuan menempatkan para jendral dan perwira menegah tersebut demi kepentingan BUMN dalam persoalan perijinan dan pembebasan lahan di BUMN.
Artinya cukup jelas, indikasi cara-cara itu untuk membungkam rakyat.
Disisi lain, sepak terjang sang menteri bermodal pengusaha besar sepertinya tidak sejalan dengan Program yang dijanjikan Presiden Jokowi, selain penempatan para petinggi TNI-POLRI aktif pada jabatan-jabatan strategis BUMN, ternyata sang menteri pantas diduga punya kepentingan politik yang sangat kental.
Karena pada April 2020 silam ada kelompok yang mendeklarasikan Erick Thohir sebagai Capres tahun 2024, anehnya sang deklarator baru-baru ini diangkat jadi Komisaris BUMN.
"Jadi cukup jelas, semua kebijakan yang dimainkan Erick Thohir di BUMN diduga sebagai langkah awal membangun kekuatannya untuk mencalonkan diri sebagai Capres tahun 2024 mendatang," terangnya.
Bekerja di BUMN tentu sebagai salah satu cara mengabdi untuk bangsa Indonesia tercinta. Semua harapan dan mimpi anak bangsa itu pupus, Erick Thohir mengangkat Warga Negara Asing WNA menjadi Komisaris di Pertamina, dan ini menurutnya adalah langkah mundur dan blunder bagi bangsa ini terutama bagi pemeritahan Jokowi.
Erick Thohir tidak percaya pada kemampuan bangsa sendiri, menurutnya itu adalah sikap dan cara berpikir orang yang Bermental Inferior.
Sebagai mahasiswa gabungan mahasiswa itu merasa tersinggung dan Erick Thohir tidak menghargai Anak Bangsa sendiri, menempatkan WNA pada jabatan penting dalam BUMN tersebut.
Menempatkan WNA sebagai pejabat di BUMN tidak menjadi jaminan ukuran profesionalitas dan kehebatan mereka.
Melihat kebijakan tersebut, maka Janji pemerintahan JOKOWI periode kedua, untuk membangun SDM yang unggul, pada akhirnya menjadi omong kosong belaka.
Untuk itu dirinya secara khusus mahasiswa dari Kaltim dan pada umumnya mahasiswa se-Indonesia menyatakan sikap dan tuntutan kami.
"Pecat WNA (Warga Negara Asing)yang menjadi direksi dan Komisaris BUMN. Lalu pecat Erick Thohir dari menteri BUMN," pungkasnya. (Redaksi Politikal - 001)
