POLITIKAL.ID – Sorotan tajam terhadap kinerja pengawasan DPRD Kalimantan Timur akhirnya direspons secara terbuka oleh internal legislatif di depan demonstrasi masa 21 April. DPRD Kaltim mengakui bahwa fungsi pengawasan dan penganggaran belum berjalan optimal, sehingga memicu polemik di tengah masyarakat.
DPRD Kaltim Terbuka Akui Kekurangan
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Husni Fahruddin yang sapaan akrabnya Ayub, menyampaikan pengakuan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral lembaga legislatif terhadap publik.
“Kami merasa bersalah karena fungsi budgeting dan pengawasan kami tidak berjalan dengan baik,” ucap Ayub yang dijumpai di halaman kantor DPRD Kaltim pasca aksi demonstrasi 21 April.
Ia menegaskan bahwa DPRD tidak bisa hanya menyalahkan pihak eksekutif atas kebijakan anggaran yang menuai kritik.
“Tidak masuk akal jika kami hanya menyalahkan eksekutif,” tambahnya.
Polemik Anggaran Jadi Cermin Evaluasi
Ayub menilai polemik yang muncul terkait sejumlah kebijakan anggaran menjadi cermin penting bagi DPRD untuk berbenah. Ia menyoroti adanya kebijakan yang secara administratif benar, tetapi kurang mempertimbangkan sensitivitas publik.
“Kami berjanji tidak akan mengulangi kebijakan yang tidak berempati. Efisiensi harus selaras dengan kebutuhan rakyat,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menjelaskan perbedaan pendekatan antara DPRD dan pemerintah provinsi dalam penggunaan anggaran. Menurutnya, pemerintah cenderung fokus pada proyek besar seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, sementara DPRD melalui pokok-pokok pikiran (pokir) lebih banyak menyerap aspirasi langsung masyarakat seperti bantuan sektor kecil yang berdampak cepat.
Meski berbeda pendekatan, Ayub menilai keduanya seharusnya dapat bersinergi. Ia bahkan mengusulkan skema pembagian proporsional agar kepentingan makro dan mikro dapat berjalan beriringan.
“Bisa saja dibagi 50:50 atau 70:30, agar pembangunan besar tetap jalan, tetapi kebutuhan masyarakat langsung juga terpenuhi,” jelasnya.
DPRD Janji Perkuat Fungsi Kontrol
Sebagai langkah perbaikan, DPRD Kaltim berkomitmen memperkuat fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Ayub menyebut evaluasi akan berjalan secara menyeluruh, baik dari sisi mekanisme maupun pelaksanaan di lapangan.
“Kami akan memperbaiki sistem pengawasan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga memastikan bahwa prinsip efisiensi dan keberpihakan kepada rakyat akan menjadi prioritas dalam pembahasan anggaran ke depan.
Mekanisme Pengawasan Akan Ada Peningkatan
Terkait tuntutan publik, termasuk dorongan penggunaan hak angket, Ayub menegaskan bahwa DPRD akan tetap mengikuti prosedur yang berlaku.
“Tidak bisa langsung hak angket. Ada tahapan. mulai dari interpelasi untuk meminta penjelasan, baru kemudian bisa masuk ke penyelidikan melalui hak angket,” terangnya.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar proses pengawasan tetap berjalan secara konstitusional dan tidak menimbulkan persoalan baru.
DPRD Siap Terima Kritik dan Bangun Kepercayaan Publik
Ayub menegaskan bahwa DPRD Kaltim akan lebih terbuka terhadap kritik masyarakat. Ia menyebut, kepercayaan publik hanya bisa terbangun melalui transparansi dan perbaikan kinerja.
“Tidak ada lagi yang bisa ditutupi. Semua harus terbuka. Kami siap dikritik, dianalisis, bahkan dikoreksi,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan dialog dalam menyelesaikan persoalan yang berkembang.
Pengakuan ini menjadi momentum bagi DPRD Kaltim untuk memperbaiki diri di tengah tekanan publik. Namun, masyarakat kini menunggu bukti nyata bahwa komitmen tersebut benar-benar terwujud dalam kebijakan yang lebih berpihak dan transparan.
(Redaksi)
