POLITIKAL.CO – Gubernur Bali Wayan Koster mengaku baru mengetahui adanya warga Israel yang membuka bisnis di Bali. Koster mengetahui informasi tersebut melalui pemberitaan media. Ia kemudian berencana berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait untuk memastikan persoalan tersebut.
Koster menyampaikan rencana tersebut di Jayasabha, Denpasar, Jumat (14/8/2026). Ia mengatakan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengecek keberadaan warga Israel di Bali. Menurut Koster, pemerintah pusat memiliki sistem dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan tersebut.
Koster Koordinasi soal Bisnis Warga Israel di Bali
Koster mengatakan pemerintah daerah perlu memahami mekanisme yang berlaku dalam persoalan yang berkaitan dengan hubungan antarnegara. Karena itu, ia akan berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai bisnis warga Israel di Bali.
“Jadi dengan adanya isu ini saya akan berkoordinasi lebih lanjut bagaimana mencegah ke depan agar hal itu tidak terjadi lagi. Agar mekanisme hubungan antar negara itu sesuai dengan konstitusi,” kata Koster.
Ia menilai pemerintah pusat memiliki perangkat yang dapat melakukan pengecekan terkait keberadaan warga negara asing di wilayah Indonesia. Sementara itu, pemerintah daerah tidak memiliki sistem maupun kewenangan untuk melakukan pemeriksaan tersebut secara langsung.
“Kalau pemerintah daerah kan tidak punya sistem untuk melakukan itu dan juga tidak ada kewenangan untuk melakukan itu,” ungkap Koster.
Koster juga mengaku belum mengetahui secara persis informasi mengenai warga Israel yang menjalankan bisnis di Bali. Ia memperoleh informasi tersebut dari pemberitaan media dan ingin memastikan fakta tersebut melalui komunikasi dengan pemerintah pusat.
“Persisnya saya belum tahu. Tapi melalui media saya nampak, nah saya akan melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat,” ucap Koster.
Pemerintah Pusat Punya Kewenangan Pengecekan
Koster menegaskan bahwa persoalan keberadaan warga negara asing di Bali memiliki keterkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, ia tidak ingin mengambil kesimpulan sebelum memperoleh informasi yang lebih lengkap.
Menurut Koster, pemerintah pusat saat ini tengah mematangkan langkah terkait persoalan tersebut. Ia berharap pemerintah dapat menyikapi persoalan itu melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan dan konstitusi.
Koster juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Langkah tersebut diperlukan agar informasi mengenai keberadaan warga negara asing dapat dipastikan melalui mekanisme resmi.
Dalam konteks bisnis warga Israel di Bali, Koster menyatakan pemerintah perlu melihat persoalan tersebut secara bijaksana. Ia tidak ingin isu tersebut berkembang menjadi persoalan yang mengganggu kondisi masyarakat maupun hubungan antarnegara.
Koster Pastikan Kepercayaan Investor Tetap Terjaga
Koster memastikan persoalan tersebut tidak otomatis berdampak terhadap kepercayaan investor lain kepada Bali. Ia menilai pemerintah perlu memisahkan persoalan hubungan antarnegara dari iklim investasi Bali secara keseluruhan.
“Belum tentu juga sepanjang tidak menimbulkan gaduh di masyarakat, ini terkait masalah hubungan antarnegara. Itu mesti disikapi dengan bijaksana supaya tidak mengganggu hubungan negara dan berimbas pada negara yang lain,” tutur dia.
Menurut Koster, Bali tetap perlu menjaga iklim investasi dan hubungan ekonomi dengan berbagai pihak. Namun, pemerintah juga perlu memastikan seluruh aktivitas di wilayah Bali mengikuti ketentuan yang berlaku.
Karena itu, Koster memilih berkoordinasi dengan pemerintah pusat sebelum mengambil sikap lebih lanjut. Ia menyatakan pemerintah pusat sedang mematangkan langkah untuk menangani persoalan tersebut.
“Jadi saya kira pemerintah pusat sedang mematangkan itu,” tandas Koster.
Koordinasi tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai informasi bisnis warga Israel di Bali. Pemerintah daerah juga dapat menunggu penjelasan dari pemerintah pusat sebelum menentukan langkah berikutnya.
(Redaksi)
