POLITIKAL.ID - Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) yang digagas Pemkot Samarinda dilaksanakan dengan baik dan berhasil. Namun, tak sedikit juga ada kekurangan yang mendapat kritikan dari DPRD Samarinda.
Salah satunya, anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim mengatakan program itu baik dan berhasil, tapi ada banyak kekurangan. Termasuk diantaranya dijadikan alat politik pihak-pihak tertentu.
Pernyataan itu disampaikan Abdul Rahim untuk merespon Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Andi Harun – Rusmadi Wongso tahun 2023 yang tengah bergulir di DPRD Kota Samarinda.
“Di lapangan, masyarakat menyuarakan hal-hal seperti itu. Bukan rahasia umum, jika ada yang menjadikan program probebaya sebagai alat mencapai tujuan politik calon tertentu,” ucapnya.
Ungkapan itu sejalan dengan video yang pernah viral, di mana terdapat narasi suara dalam pertemuan para ketua RT di convention hall Samarinda. Narasi suara itu mengesankan ajakan mengarahkan para ketua RT memilih calon legislatif tertentu, dengan janji program Probebaya berlanjut pada tahun-tahun mendatang.
Abdul Rohim mengatakan, program Probebaya yang mendistribusikan anggaran kepada setiap RT Rp100 Juta per tahun, cukup sukses. Karena dengan anggaran tersebut para pemangku kepentingan di tingkat rukun tetangga bisa berkreasi di lingkungannya.
“Pertanyaannya adalah, apakah probebaya benar-benar melibatkan masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, walaupun ada indikasi penyelewengan, tapi dia belum punya cukup bukti untuk hal tersebut. Fakta yang paling kentara adalah memanfaatkan Probebaya untuk tujuan politik.
Abdul Rohim yang berasal dari Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) mengatakan, fakta-fakta tersebut menyebabkan Probebaya harus diperbaiki. Dia mengatakan harus ada tim yang bertanggungjawab untuk evaluasi dan pengawasan program.
(Advertorial)
