POLITIKAL.ID -  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik Akmal Malik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) untuk perpanjangan masa jabatan. Dengan pelantikan ini, Akmal Malik kembali menjalankan roda pemerintan di Benua Etam.

Pelantikan Akmal Malik ini diselenggarakan di Ruang Sidang Utama Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, pada Senin (7/10/2024).

Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyerahkan Surat Keputusan Presiden Nomor 118/P Tahun 2024 tanggal 7 Oktober 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan, Pemberhentian, dan Pengangkatan Penjabat Gubernur.

Seusai pelantikan, Akmal Malik pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Mendagri Tito Karnavian karena telah diberikan kepercayaan untuk menjalankan roda pemerintahan di Kaltim.

"Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Pak Mendagri yang telah memberikan kepercayaannya perpanjangan masa jabatan sebagai Penjabat Gubernur Kalimantan Timur," kata Akmal Malik, Senin (7/10/2024).

Akmal mengatakan, Presiden melalui Mendagri berpesan untuk fokus menjaga dan memberi dukungan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang saat ini sedang berproses.

"Pesan dari Bapak Presiden yang disampaikan Mendagri yakni fokus untuk menjaga IKN, mendukung pembangunan IKN karena ini masa depan Indonesia," ujar Akmal Malik.

Akmal Malik juga menekankan pentingnya dukungan pembangunan dari Kabupaten/Kota di sekitar IKN. Ia mengatakan, dukungan pembangunan bukan hanya infrastruktur tetapi juga pembangunan sosial budaya merupakan hal yang sangat penting.

"Tidak hanya pembangunan infrastruktur, tetapi juga yang lebih penting adalah pembangunan sosial budayanya," tuturnya.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri juga mengatakan pentingnya menjaga pelaksanaan Pilkada bisa berjalan dengan baik dan lancar

Sebagaimana diketahui, Pilkada akan dilaksanakan secara serentak pada 27 November 2024 mendatang. Untuk di Kaltim, diakui Akmal memang ada potensi kerawanan menurut Bawaslu, yang perlu menjadi introspeksi dan meningkatkan kewaspadaan.

“Sejauh ini, kerawanan karena wilayah Kaltim yang sangat luas, terutama nanti dalam penyaluran logistik pilkada,” tandasnya.

(*)