POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tengah menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau yang disingkat RAPBD, Rabu (14/10/2020) malam.

Berlangsung di kantor DPRD Kaltim, Samarinda, baik pemprov dan DPRD bersama - sama menyusun kebijakan umum anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( KUA - PPAS ).

DPRD Kaltim banyak melakukan kritisi terhadap skema pembiayaan proyek pembangunan infrastruktur multi years (myc) selama tiga tahun kedepan yang diusulkan pemprov.

"Hampir semua tim banggar tidak menyepakati proyek multi years karena sedikit melenceng dari RPJMD," ujar Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun seusai rapat.

Usulan itu disebutnya terkait myc pembangunan jalan fly over di muara rapak, seperti diketahui status jalan tersebut adalah jalan milik negara sehingga TAPD menekankan biaya dari APBN.

Sementara dari kewenangan propinsi banyak pembangunan yang belum terlayani.

Samsun sapaannya itu menjelaskan, seharusnya rencana pembangunan mesti terkait dengan peningkatan usaha tani, jalan akses untuk petani dan sebagainya.

Sedangkan myc sudah tidak ada lagi sebagaimana arahan dari gubernur kaltim saat ini.

"Karena ada usulan myc maka hal itu menjadi masalah," imbuhnya lagi.