Saat ini kedua lembaga penyelenggara pemerintah daerah itu masih membahas KUA PPAS.
Lebih lanjut kata politisi PDI P itu, tim Banggar DPRD Kaltim lebih memilih skema tahun tunggal saja, kemudian nantinya lebih banyak membahas optimalisasi pendapatan.
Dengan begitu pemerintah bisa berupaya mencari pendapatan - pendapatan yang bisa digali dan mengoptimalkan bagi hasil atau defiden dari perusda.
"Kita harapkan kepada perusda kedepan bisa meningkat signifikan dari tahun ketahun dan bukan justru menurun seperti beberapa perusda saat ini," tuturnya.
Menurutnya pula, saat ini PAD Kaltim tidak lagi bisa berharap dari sektor sektor yang mengalami perlambatan.
Jika kembali dilakukan pembiayaan myc, dirinya beralasan maka berpotensi membebani APBN.
"APBD Kaltim sekarang ini terseok - seok," terangnya.
Hal senada juga dikatakan anggota DPRD Kaltim, Syarkowi V Zahri. Menurutnya, skema myc itu ketika betul - betul sangat mendesak dan anggarannya ada. Dengan kondisi saat ini disebutnya pemprov terkesan memaksakan dengan alasan usulan lama, tidak layak, jalan rusak dan jatuh korban.
