POLITIKAL.ID - Beban pembayaran bunga utang pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2024 berpotensi meningkat.
Hal ini terjadi karena beberapa faktor termasuk kenaikan suku bunga dan juga kebutuhan pembiayaan yang besar di sepanjang tahun 2023.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memproyeksikan, beban pembayaran bunga utang tahun depan bisa melonjak di kisaran Rp 480 trilun hingga Rp 510 triliun.
Nilai tersebut meningkat dari pembayaran bunga utang tahun ini yang sebesar Rp 441,4 triliun.
Menurut dia, kebutuhan pembiayaan yang besar pada tahun ini menyebabkan bunga utang pemerintah tahun depan semakin tinggi.
Misalnya saja untuk pembiayaan infrastruktur menjelang tutup tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
“Pembiayaan untuk infrastruktur misalnya untuk mengejar agar pembiayaan infrastruktur ini ini bisa mendorong realisasi pembangunan infrastruktur sebelum tutup tahun, sehingga kebutuhannya besar,”’ tutur Bhima kepada Kontan.co.id, Minggu (21/5/2023).
Faktor lainnya adalah adanya tekanan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), atau anggaran belanja pegawai yang meningkat, juga menjadi penyebab penambahan beban utang negara.
Selain itu, pemerintah juga masih harus membayar utang jatuh tempo dengan menerbitkan utang baru, yang akhirnya akan berkorelasi pada keniakan beban bunga utang tahun depan
Bhima juga melihat, postur belanja APBN yang dirancang untuh 2024 cenderung populis.
“Anggaran perlinsos yang besar mau dibayar pakai apa kalau bukan nambah utang baru? Risiko dari kenaikan beban bunga utang itu akan mempersempit ruang fiskal, ditangeh rasio pajak yang masih tertekan khususnya pasca pandemi. jadi agak sulit mencapai rasio pajak di atas 11 persen,” kata Bhima.
Bhima khawatir, harga komoditas yang semakin melemah akan mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk membayar bunga utang.
Selain itu, Debt Service Ratio (DSR) juga diperkirakan akan mengalami peningkatan karena kinerja ekspor dan penerimaan valuta asing (valas) yang sebelumnya dibantu oleh kinerja ekspor komoditas dan surplus perdagangan mengalami perlemahanm.
“Jadi pemerintah harus hati-hati. Karna beban bunga utang yang terus meningkat ini akan kontraproduktif terhadap pertumbuhan ekonomi,” ucap dia.
Alasan bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi adalah, uang yang seharusnya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya produktif, justru sebagian digunakan untuk pembayaran bunga utang.
Hal tersebut yang membuat ekonomi kurang bertenaga dan kurang stimulus dari sisi fiskal.
(Redaksi)
