POLITIKAL.ID, SAMARINDA – Hingga saat ini DPRD Samarinda masih menyoroti polemik pemerataan fasilitas pendidikan di Samarinda.
Terlebih akibatnya membuat sejumlah blank spot alias lokasi yang minim akan fasilitas pendidikan, dan diperburuk oleh sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Oleh sebab itu, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti meminta agar Pemkot Samarinda selaku pihak yang bertanggungjawab menyediakan fasilitas pendidikan di Kota Tepian untuk lekas mengambil sikap.
Terutama dalam upaya pemenuhan sarana dan prasarananya. Sistem zonasi dikatakan Puji juga memberikan pembatasan kuota terhadap jumlah siswa yang akan diterima.
“Sedangkan kalau mau cari sekolah lain, yang kuotanya masih ada malah terbatas wilayah zonasi. Jadi ini akan menyulitkan,” beber Puji, Senin (14/11/2022).
Puji melanjutkan hingga kini masih ada beberapa wilayah di Samarinda yang masih belum memiliki sekolah sesuai dengan jumlah penduduknya. Khususnya untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).
“Misalnya di (Kecamatan) Samarinda Ulu, di Kelurahan Jawa, Kelurahan Temindung di (Kecamatan) Sungai Pinang itu notabene tidak memiliki sekolah SMP Negeri,” lanjut Puji.
Politisi Partai Demokrat itu meminta agar jumlah sekolah di Samarinda bisa menyesuaikan dengan jumlah calon peserta didik di kawasan tersebut.
Sehingga program peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui sektor pendidikan bisa dioptimalkan untuk mendukung terciptanya generasi hebat di Samarinda.
Perhatian lebih harus diberikan Pemkot Samarinda berkaitan dengan jumlah sekolah, termasuk gedungnya. Karena ia tak menampik, sampai saat ini masih banyak sekolah yang terpaksa harus menumpang di gedung sekolah lain.
“Kita mulai masuk di PTM (Pembelajaran Tatap Muka), jadi tidak bisa kalau terus-terusan tidak punya gedung, dan menumpang di sekolah lain,” pungkas Sri Puji Astuti. (Advertorial)
