POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Persoalan parkir di Samarinda jadi salah satu persoalan selain banjir yang kerap jadi keluhan masyarakat.

Pengelolaan parkir disebut-sebut retribusinya mengalami kebocoran parah dan hanya dinikmati oknum-oknum tertentu.

Padahal jika sektor ini dikelola dengan baik, pengelolaan parkir di Samarinda bisa menopang struktur pendapatan asli daerah (PAD).

Masalah ini pun menjadi salah satu isu sentral yang dibahas dalam debat kandidat antar calon wali kota Samarinda yang digelar KPU, Minggu (18/10) lalu.

Moderator debat, I Made Kertayasa pada segmen ketiga di bidang ekonomi mempertanyakan kebocoran pendapatan dari sektor parkir mencapai miliaran rupiah per tahun.

Salah satu penyebab kebocoran, kata Made, adalah banyaknya juru parkir liar dibandingkan juru parkir resmi.

Seperti dikeluhkan masyarakat di sekitar Pasar Pagi, Pasar Segiri, Tepian Mahakam, termasuk di depan pusat perbelanjaan.

Pertanyaannya, kebijakan apa yang Anda lakukan untuk mengantisipasi kebocoran pendapatan dari sektor parkir tersebut? Apakah Anda berani menertibkan parkir liar yang meresahkan warga Samarinda?

Jawaban yang disampaikan ketiga calon wali kota menggambarkan program kerja yang akan dilakukan saat terpilih nanti.

Namun dari tiga kandidat, jawaban calon wali kota nomor urut 2, Andi Harun memberikan jawaban yang paling lugas di antara dua calon lainnya.

Mendapat kesempatan kedua menjawab pertanyaan tersebut, kata Andi Harun, ada dua masalah parkir yang dihadapi Samarinda.

Pertama, soal manajemen pengelolaan.

Yang kedua, mentransformasi jika kemudian ada perubahan dari tata cara non-elektronik menjadi elektronik. Bagaimana dengan masyarakat yang selama ini mengelola parkir di lapangan?

Andi Harun memberikan solusi.

Pertama, dia akan menerapkan pengelolaan parkir secara elektronik. Katanya, program ini tidak akan membuat pemeerintah kota kerepotan.

Karena sekitar sebulan lalu (Agustus), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan akan mengeluarkan Peraturan Mendagri (Permendagri) agar seluruh pengelolaan perparkiran di Indonesia dikelola secara elektronik.

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi bocornya pendapatan daerah yang sesungguhnya memiliki potensi yang sangat besar.

Namun, lanjut Andi Harun, program itu bukannya tanpa celah.

Sebagai wali kota dan wakil wali kota, termasuk pemerintah kota, dia mengaku, harus bijak.

Selama ini, kata dia, yang mengelola perparkiran adalah warga sendiri. Karena itu, Andi Harun akan melakukan pendekatan dan sistem adaptasi agar mereka bisa masuk ke pengelolaan perparkiran secara modern, yakni melalui sistem elektronik.

“Mereka tetap bisa masuk, tetapi mereka harus ikut sistem yang baru tersebut.

Mereka akan justru menjadi tenaga-tenaga dan warga kota yang akan secara langsung memberikan pengaruh positif bagi pendapatan daerah dari pengelolaan sektor parkir,” kata Andi Harun.

Dilansir dari kaltimkece.id, pengamat politik dari Universtitas Mulawarman (Unmul) Lutfi Wahyudi menilai jawaban Andi Harun paling lugas daripada jawaban dari calon lainnya.

Meski, dosen Fakultas Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Unmul ini mengakui program itu bukan sebebanarnya bukan terobosan baru.

Sementara itu, calon wali kota nomor urut 1 Barkati mengatakan, pengelolaan parkir harus dilakukan dengan sistem e-money, online.

Sehingga tidak ada kebocoran-kebocoran PAD lagi.

Kemudian, pengelolaan parkir juga akan diserahkan ke perusahaan daerah (perusda).

Tujuannya agar dikelola oleh orang-orang yang profesional.

“Insya Allah, ke depan, lokasi-lokasi parkir kita buat kantong-kantor parkir sehingga tidak lagi parkir di pinggir jalan, trotoar, dan semua yakin akan rapi.

Juru parkirnya digaji tetap dan dikelola perusda yang profesional dan semua dengan online sehingga tidak ada lagi kebocoran dana PAD kita melalui parkir.Baca Juga :  Ditemukan Alat Bantu Pernafasan, Petugas Evakuasi Jasad Pria di Hotel Aida Menggunakan APD Lengkap, Hindari Bila Penyakit Corona

Menilai jawaban itu, Luthfi Wahyudi menyebut solusi tersebut memang masuk akal. “Masalahnya adalah kenapa kebijakan itu tidak diterapkan? Padahal, kandidat ini adalah wakil wali kota saat ini,” kata Luthfi seperti dilansir kaltimkece.id.

Sedangkan calon nomor wali kota Samarinda nomor urut 3 Zairin Zain mengaku tidak menutup mata juga apa yang terjadi saat ini.

Dia mengakui parkir liar ada di mana-mana.

Zairin mengakui bahwa juru parkir yang ada saat ini tidak pernah dilatih.

Hanya secara alami menjadi juru parkir. Sehingga banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Mereka tidak mengerti, seharusnya keluar mobil dulu baru jalan, ini tidak, sehingga terjadi insiden-insiden kecil.

Ini tentu tidak harus dibiarkan seperti itu. Dia berharap, dinas terkait harus memberikan satu program yang memang bisa menambah PAD karena dari parkir ini cukup besar.

Kalau dikelola dengan betul, Zairin yakin PAD akan meningkat.

“Saya belum tahu persis berapa dapat kalau dihitung riil-nya tapi saya kira cukup besar.

Tapi bila ini tidak tertata dengan bagus, tidak dikelola dengan baik, sehingga pemasukan PAD kita tidak terlalu besar. Dan ini sebenarnya sumber pendapatan tambahan yang bila dibiarkan sebenarnya sayang,” ungkapnya.

Lutfi Wahyudi menilai kebijakan yang ditawarkan Zairin tidak begitu jelas dan masih abstrak.

Padahal, kalau tidak salah, kandidat ini pernah menjadi pimpinan instansi yang berkaitan dengan pendapatan daerah. (*)