POLITIKAL.ID - Setelah resmi dilantik sebagai Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta anggaran kementeriannya dinaikkan menjadi di atas Rp 20 triliun. Menurutnya, dengan nilai anggaran Rp 64 miliar itu tidak cukup untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto di bidang HAM.
"Maka, tim transisi rombak itu anggaran dari cuma Rp 64 miliar jadi Rp 20 triliun, enggak bisa. Tidak tercapai dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto," kata Pigai di kantornya, Jakarta, dikutip Selasa, (22/10/2024).
"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 triliun. Pigai bisa bangun. Saya ini orang pekerja lapangan. Saya negara punya anggaran, saya maunya Rp20 triliun," lanjut dia.
Pigai menilai Prabowo tentu punya alasan khusus membentuk Kementerian HAM. Menurut dia, Prabowo punya rencana besar di balik pembentukan kementerian tersebut.
"Kenapa Presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu yang besar yang mau dibikin," kata dia.
Karena itu, Pigai menilai bahwa penyusunan visi, misi, dan strategi sampai penyusunan anggaran Kementerian HAM haruslah dilihat sebagai potret pembangunan HAM secara menyeluruh. Menurut dia, upaya untuk mencapai pembangunan tersebut tak bisa dilakukan apabila anggarannya kecil.
"Anggarannya kecil, enggak bisa," kata dia.
Sebelumnya, Prabowo Subianto resmi melantik Pigai menjadi Menteri HAM pada Senin, (21/10/2024). Kementerian HAM merupakan hasil pemecahan nomenklatur dari lembaga yang sebelumnya bernama Kementerian Hukum dan HAM RI.
Selain kementerian HAM, Prabowo juga membentuk Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Kementerian Hukum. Ketiga kementerian ini sebelumnya masuk dalam nomenklatur Kemenkumham.
(Redaksi)
