POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Samarinda berharap pemerintah pusat dan daerah menggelar rapid test massal.
GMNI Samarinda juga meminta pemerintah segera menjamin hak seluruh masyarakat yang kehilangan penghasilan dan pekerjaan.
“Kami meminta kepada pemerintah untuk agar prioritas utama adalah penanganan covid-19 dengan melakukan rapid test massal dan karantina wilayah yang berdampak besar untuk mengurangi penyebaran virus covid-19," kata Ketua DPC GMNI Samarinda, Dodi Prabowo, Kamis (9/4/2020).
Hal itu disampaikan GMNI Samarinda, usai mereka memberikan bantuan ke Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kaltim. Yakni alat pelindung diri (APD), 14 baju hazmat.
"Bantuan ini hasil dari penggalangan donasi belum lama ini," kata Komisaris DPK GMNI Faperta Unmul Idwan Jul Ulun, saat ditemui pewarta, Kamis (9/4/2020).
Selain baju hazmat, GMNI Samarinda juga menerima masker dan hand sanitizer yang nantinya juga akan dibagikan secara gratis.
“Kami dari awal berniat untuk ikut menggalang bantuan untuk di berikan kepada masyarakat agar bisa meringankan beban. Solidaritas yang kami lakukan ini untuk tenaga medis berupa APD yang kami salurkan ke IDI kaltim," kata Idwan.
Dodi menambahkan, bahwa penyebaran virus Covid-19 yang belum juga berhenti harus menjadi prioritas pemerintah untuk cepat tanggap dalam penanganan.
Beberapa hal yang harus diperhatikan pemerintah ialah upaya untuk tetap melihat perekonomian masyarakat Kaltim.
Jika karantina diterapkan maka akan berdampak pada perekonomian namun jika tidak maka upaya penyebaran agar terus bertambah banyak.
"Agar situasi ini bisa cepat penyebaran virus covid-19 bisa ditangani dengan maksimal," kata Dodi.
Maka dengan itu, kata Dodi,
Selain itu, GMNI Samarinda juga meminta untuk memberhentikan pembahasan RUU cipta kerja.
Menurutnya, DPR RI jangan mengambil kesempatan. Saat pandemi covid-19 masih berlangsung seperti ini.
"Kami anggap mengambil kesempatan jika pembahasan dilakukan. Karena tidak ada gerakan rakyat yang yang mengontrol," ungkap Dodi. (Redaksi Politikal-003)
