POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda menerima dengan tangan terbuka usulan apapun hasil sinkronisasi pemkot Samarinda dan Andi Harun - Rusmadi.

Hal itu dijelaskan Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Joha Fajal saat dimintai tanggapan terkait masa transisi pemerintahan dari Ja'ang - Barkati ke wali kota dan wakil wali kota terpilih, Andi Harun - Rusmadi.

"Komisi I siap menerima saja hasil rumusan dari kedua belah pihak (pemkot Samarinda - Andi Harun - Rusmadi, red)," ujarnya Joha Fajal saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (14/1/2021).

Sementara itu diwartakan sebelumnya, Sekretaris Kota Samarinda, Sugeng Chairrudin mengatakan, realisasi program dan visi - misi wali kota dan wakil wali kota terpilih Samarinda diakomodir di APBD P 2021 mendatang.

Seperti diketahui, program unggulan Andi Harun - Rusmadi, dalam rangka pemerataan pembangunan fisik dan non fisik warga kota Samarinda berharap bisa terealisasi segera.

"Program pembangunan Rp 100 - 300 Juta Per RT Bisa Diakomodir di APBD P Bersama DPRD Samarinda," tuturnya kemarin.

Menurut Sugeng Chairrudin, berjalannya kegiatan Pemkot Samarinda saat ini masih berdasarkan rumusan APBD Murni 2021, yang ditetapkan Pemkot bersama DPRD bulan November 2020 lalu sebelum pilkada serentak 9 Desember 2020.

Kendati begitu, pembina ASN di lingkungan Pemkot Samarinda itu menjamin, visi - misi program 100 hari Andi Harun - Rusmadi tercover dalam kegiatan Pemkot Samarinda.

"Ini soal waktu saja sesuai kesepakatan bersama DPRD. Pastinya diakomodir program dan visi - misi wali kota dan wakil wali kota Samarinda terpilih," imbuhnya.

Terpisah, akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) dari Fakultas Isipol, Budiman Chosiah turut menanggapi masa transisi pemerintahan kota Samarinda.
Menurutnya pemkot Samarinda saat ini, maupun kepala daerah terpilih harus bertemu untuk mendiskusikan pemerintahan kota Samarinda ke depan,  minimal rencana kerja jangka pendek yang dianggap mendesak.

"Dikusi kedua belah pihak itu untuk melanjutkan tongkat estafet pemerintahan Samarinda berjalan lancar. Jadi harus duduk satu meja dulu," ujar Budiman Chosiah saat dihubungi awak media, Kamis (14/1/2021).

Pengamat politik pemerintahan itu menjelaskan, pemkot Samarinda di bawah nahkoda Andi Harun dan Rusmadi mendatang memiliki program pembangunan yang bisa disinkronkan ke depan secara bersama-sama, maupun masukan lainnya dari kepemimpinan lama untuk kepala daerah yang baru.

Hal itu lantaran Samarinda memiliki permasalahan sangat banyak dan krusial terkait hajat hidup orang banyak, semisal penanganan banjir dan ketersedian air bersih dan jaringannya, instalasi listrik lalu infrastruktur.

Lanjut dia, proses transisi di masa pandemi seperti sekarang ini, ketika pemkot belum bisa bertemu wali kota terpilih bisa mengambil inisiatif. Karena sangat jarang pemerintahan melakukan hal seperti itu di Indonesia. Dengan begitu program-program bisa dilakukan dengan cepat di pemerintahan sekarang dan yang akan datang (AH - Rusmadi, red).

"Penuntasan program ini setidaknya bisa dilanjutkan, dan program 100 harinya kepala daerah terpilih bisa kelihatan hasil kerjanya dengan program terukur jangka pendeknya," imbuhnya.

Hal ini mengingat, publik ingin ada keberlanjutan pembangunan yang solutif dan tagihan rencana kerja sebelumnya mesti diteruskan.

Dengan begitu, ketika sinkronisasi program kedua belah pihak dilakukan, maka masing-masing memiliki pegangan dan ada aksi untuk menyelesaikan permasalahan kota Samarinda semisal banjir yang banyak merugikan masyarakat secara materil.

"Harus disinkronkan di dalam rancangan kerja ke depan. Jadi pemerintah tahu apa yang harus dikerjakan," tuturnya.
Terlebih kata dia lagi, Andi Harun - Rusmadi mendapat dukungan mayoritas parpol di DPRD Samarinda, dengan begitu draf tawaran program akan lebih mudah dibahas setelah melalui proses revisi dalam kaitannya untuk menggunakan anggaran sehingga bisa dikawal legislatif.

"Wali kota terpilih harus mengambil peran lebih, karena bagian dari eksekutor dalam pemerintahan Samarinda," tandasnya. (001)