POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Penyidik Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan, seksi wilayah II Samarinda telah menetapkan EC (54) aktor intelektual pemalsuan dokumen angkut kayu di Kutai Barat Kalimantan Timur sebagai tersangka (10/8/2020).
Menyusul dua tersangka lain B (33) dan M (26) dengan perbuatan penggunaan dokumen kayu palsu yang dibuat oleh EC.
Sebelumnya Penyidik sudah lebih dulu menetapkan B dan M sebagai tersangka pada tanggal 6 Agustus 2020.
Saat ini Penyidik Gakkum KLHK telah menitipkan ketiga tersangka di Rumah Tahanan Polresta Samarinda dengan barang bukti berupa truk Toyota Dyna warna biru dengan nopol (KT8605VC) beserta muatan 260 keping kayu ulin gergajian dan truk Hino warna hijau dengan nopol (DC8865BG) beserta muatan 273 keping kayu ulin, dan dua dokumen SKSHH-KO palsu di kantor Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan.
"Penyidik Gakkum KLHK menjerat para tersangka dengan Pasal 14 Huruf a dan b, Jo. Pasal 88 Ayat 1 Huruf b dan/atau Pasal 16 Jo. Pasal 88 Ayat 1 Huruf a, Undang - Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar," ujar Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan, Subhan.
Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat.
Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Enggang Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan operasi pada tanggal 3 Agustus 2020 pukul 23.20 WITA.
Tim SPORC Brigade Enggang memeriksa dua truk di Jalan Poros Tenggarong-Loa Janan, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
Tim mendapati dua truk mengangkut kayu gergajian jenis ulin. Pemeriksaan lebih lanjut mengungkapkan kayu tersebut berasal dari Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat dengan dokumen SKSHH-KO atas nama PO Mencimai Bersatu yang diduga palsu.
"Selanjutnya Tim menahan dan membawa dua pelaku ke Kantor Balai Gakkum Kalimantan, di Samarinda untuk diserahkan kepada penyidik," imbuhnya.
Subhan menambahkan,Keberhasilan penanganan kasus ini tidak lepas dari kerjasama sinergis yang terjalin dengan baik antara Balai Gakkum Wilayah Kalimantan, Polda Kaltim, BPHP Wilayah IX Samarinda, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, dan masyarakat peduli lingkungan. ( Redaksi Politikal - 001 )
