POLITIKAL.ID - Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana memberikan tanggapan soal anggapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sulit ditemui pimpinan KPK.

Ari mengatakan pemerintah terus melakukan koordinasi yang baik dan intens dengan KPK melalui Menko Polhukam.

"Koordinasi antara Pemerintah dengan KPK untuk aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, berjalan dengan baik. Pemerintah melalui Menko Polhukam telah melakukan koordinasi yang intens dengan KPK," kata Ari kepada wartawan, Senin (16/9).

Ari mengatakan Jokowi selalu terbuka untuk bertemu dengan pihak mana pun, termasuk dengan pimpinan KPK.

"Tapi, Presiden juga ingin menghormati dan menjaga marwah KPK sebagai institusi yang independen," ucapnya.

Lebih jauh, dia menuturkan jangan sampai ada salah persepsi apabila presiden bertemu dengan KPK.

"Jangan sampai pertemuan-pertemuan antara Presiden dan KPK kemudian disalahpersepsikan sebagai intervensi," tandas dia.

Sebelumnya Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang jarang memanggil kelompoknya untuk membahas perkembangan pemberantasan rasuah di Indonesia.

Padahal, Kepala Negara, kerap bertemu dengan organisasi masyarakat (ormas) untuk membahas aspirasi mereka.

“Saya pernah bercanda dengan Pak Alex (Wakil Ketua KPK Alexander Marwata), saya kirimi satu link pemberitaan. Pak Alex, lebih mudah ormas ya ketemu Pak Presiden daripada Pimpinan KPK,” kata Nawawi Hotel Kian Mas, Bogor, Kamis, 12 September 2024.

Nawawi mengatakan Jokowi hampir tidak pernah mengundang pimpinan KPK secara personal untuk membahas pemberantasan korupsi secara intens. Dia tidak mengetahui alasan Kepala Negara itu.

“Terserah kalian artinya ini, menafsirkan apa. seorang pemimpin negara tidak pernah mengundang,” ucap Nawawi.

Menurut Nawawi, pimpinan KPK cuma bisa berbincang dengan Jokowi dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia). Kegiatan itu rutin digelar tiap akhir tahun.

“Hanya satu momen di acara kami berharap bisa bicara dengan presiden tentang segala kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi,” ujar Nawawi.

(*)