POLITIKAL.ID - Pada Rabu (13/3/2024) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Forum Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025.
Mewakili Bupati Kukar Edi Damansyah, Sekda Kuka Sunggon mengungkapkan pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien dan berorientasi pada hasil, dimulai dari proses perencanaan.
Menurutnya, kondisi tersebut tentunya menjadi perhatian bersama, mengingat pembangunan merupakan upaya sistemik yang harus dilaksanakan secara simultan dan terintegrasi.
Sejumlah hal yang menjadi perhatian pihaknya, yakni peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan lapangan berusaha, meningkatkan akses layanan publik, serta daya saing daerah.
“Goals dari tujuan pembangunan daerah tersebut harus dapat diterjemahkan dan dipahami oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah, sebagaimana tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, ucap Sunggono membacakan sambutan Bupati Kukar.
Lanjut dijelaskan, wujud dari komitmen pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah tergambar dari tujuan dan sasaran masing-masing, yang tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kukar No.13/2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021-2026, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.
Rencana strategis tersebut menjadi pedoman seluruh Kepala Perangkat Daerah, dalam menyusun RKPD setiap tahunnya berdasarkan kaidah-kaidah perencanaan yang tertib dan bertanggung jawab.
“Forum lintas perangkat daerah merupakan momentum untuk kita semua menyampaikan rencana kerja tahun 2025, yang diikuti dengan analisa," jelasnya.
Sementara itu, kegiatan tersebut adalah bagian dari strategi Pemkab Kukar, untuk membangun budaya kerja kolaboratif, dengan memberikan ruang kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyampaikan strategi dan program kerjanya secara sistematis dan informatif.
Hal ini nantinya akan menjadi referensi bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyempurnakan strategi dan kebijakan prioritas dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025.
“Sebagai pimpinan Pemkab Kukar saya berharap momentum ini dapat berjalan secara optimal, sesuai dengan target dan tujuan yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan."
“Saya juga tekankan agar dilakukan pendekatan kewilayahan ke Camat, Lurah dan Kepala Desa, agar dapat memberikan masukan dan informasi terkait hasil perencanaan yang dilaksanakan secara bottom up, untuk menjadi perhatian seluruh Kepala Perangkat Daerah," pungkasnya.
(Advertorial)
