POLITIKAL.ID - Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Jelang pelantikan Prabowo-Gibran, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali buka suaran soal jatah kursi menteri.

Ketua Bidang Penguatan Eksekutif, Legislatif dan Pengurus PKB Abdul Halim Iskandar mengatakan partainya pasrah menanti jumlah dan jatah menteri.

Abdul Halim Iskandar menegaskan PKB sepenuhnya mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Itu kewenangan mutlak prerogatif presiden, tetapi bahwa menjadi sebuah keniscayaan bagi PKB untuk mendukung pemerintah, karena apa? tujuan utama pemerintah adalah kesejahteraan rakyat maka nggak ada pilihan bagi PKB," kata Abdul Halim, Sabtu (28/9/2024).

"Karena memang harus bersama-sama untuk mendukung apa pun yang menjadi program pemerintah utamanya terkait percepatan peningkatan kesejahteraan bangsa Indonesia," sambungnya.

Abdul Halim mengaku tidak mendapatkan informasi mengenai jumlah perkiraan menteri kursi kabinet Prabowo-Gibran. Dia menegaskan, PKB tak ikut campur dan meminta jumlah dan posisi tertentu dalam kabinet.

"Itu prerogatif presiden kita tidak ikut cawe-cawe enggak minta berapa, dikasih yah Alhamdulillah, nggak dikasih kita tetap dukung," katanya.

Abdul Halim juga mengaku tidak keberatan apabila kader PKB tidak mendapatkan posisi menteri.

"Kita nggak perlu berharap, yah namanya hak prerogatif presiden kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden Pak Prabowo, monggo kita ikut apa pun, yang penting target utamanya adalah peningkatan kesejahteraan bangsa Indonesia," katanya.

"(Enggak dapat jatah menteri) Enggak apa-apa," pungkasnya.

(*)