POLITIKAL.ID - Presiden Jokowi turut merespons wacana PDIP jadi oposisi usai suara Ganjar-Mahfud nyungsep di Pilpres 2024.
Pada penghitungan quick count Pilpres 2024, suara Ganjar-Mahfud hanya mendapat sekitar 15-17 persen, atau yang paling rendah dibandingkan pasangan calon (paslon) lainnya.
Kegagalan Ganjar-Mahfud mengamankan suara di Kandang Banteng juga dianggap sebagai pemantik bagi PDIP untuk menjadi oposisi.
Presiden Jokowi seolah tak pusing jika partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu mengambil sikap oposisi.
Ia meminta awak media mempertanyakannya langsung kepada jajaran pengurus PDIP.
"Ya ditanyakan saja pada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan," kata Jokowi di RSPPN, Bintaro, Jakarta Selatan, Senin, (19/1/2024)
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan saat ini partainya belum menentukan sikap.
Hasto beralasan, dalam konstitusi negara Indonesia, tidak mengenal istilah oposisi.
Di sisi lain, Hasto mengakui bahwa PDIP pernah berada di luar pemerintahan selama dua periode kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika menjadi Presiden RI.
"Jadi, di dalam konstitusi kita, kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun," ungkap Hasto.
Hasto memastikan, jika PDIP berada di luar pemerintahan, maka partai berlambang banteng moncong putih itu akan tetap mendukung kebijakan-kebijakan yang pro rakyat.
"Itu kami dukung. Tapi, ketika ada yang berbeda, misalnya, impor beras yang merugikan kepentingan petani. Nah, di situ menyampaikan suatu sikapnya," ujar Hasto.
Sebelumnya, Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo mendukung PDIP menjadi oposisi
"Pesan saya kalau PDIP di parlemen mendapatkan suara banyak harus mau jadi oposisi. Selama 10 tahun pemerintahan SBY, PDIP menjadi oposisi," ujarnya.
(REDAKSI)
