POLITIKAL.ID -  Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan Presiden Joko Widodo sudah memutuskan ada anggaran bantuan sosial (bansos) pangan menjelang Ramadan dan Idulfitri, hal ini masih didiskusikan mengenai besaran serta jumlah penerimanya.

"Itu (anggaran bansos) sama seperti kendaraan listrik tadi, pasti ada tambahan nanti, tapi pelaksanaannya masih kita diskusikan," ujarnya di Gedung Sutikno Slamet Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (7/3/2023).

Isa mengatakan biasanya basis data yang digunakan adalah 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaaat (KPM). Namun, ia mendengar ada data baru yang mungkin berbeda.

Selain mengecek data penerima bansos, Kemenkeu perlu memastikan patokan harga beras, telur, dan daging ayam yang akan dibagikan dalam bentuk basos pangan.

"Diharapkan (bansos turun) Maret. Kalau beras kan sudah ada di Bulog. Anggaran itu biasanya tidak menjadi hambatan, karena biasanya Bulog itu melaksanakan dulu, kemudian mengklaim belakangan," ungkap Isa.

"Jadi beras sudah ada di Bulog, kalau mau disalurkan bisa disalurkan, tinggal nanti bagaimana mekanisme klaimnya kepada pemerintah itu yang idealnya tetap kami pastikan dulu baru mereka eksekusi," imbuhnya.

Meski tidak merinci berapa anggaran bansos pangan, Isa menjelaskan sumber anggaran diambil dari Bendahara Umum Negara (BUN), bukan automatic adjustment yang dilakukan Kemenkeu.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bansos pangan akan diberikan selama tiga bulan dalam bentuk beras, telur, dan daging ayam.