POLITIKAL.ID - Kalimantan Timur (Kaltim) berhasil mencapai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 78,2 pada akhir 2023, yang merupakan yang tertinggi di Kalimantan dan ketiga di tingkat nasional.

Namun, pencapaian ini tidak sepenuhnya mencerminkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Benua Etam.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyoroti ketimpangan antara kabupaten dan kota di provinsi tersebut, terutama antara Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) yang memiliki IPM terendah, 69,59, dan Kota Samarinda dengan IPM tertinggi, 82,32.

“Ketimpangan ini menunjukkan bahwa tingginya IPM provinsi belum menyentuh semua daerah secara merata,” ungkap Hasanuddin.

Ia menekankan pentingnya langkah konkret untuk mendorong pemerataan pembangunan manusia agar hasil pembangunan tidak hanya terpusat di kota-kota besar.

Selain ketimpangan IPM, Hasanuddin juga mengkritisi kontradiksi antara PDRB tinggi dan angka kemiskinan yang masih bertahan di angka 6,11 persen pada 2023.

Meskipun PDRB per kapita Kaltim menempati posisi kedua setelah DKI Jakarta, angka kemiskinan ekstrem di provinsi ini masih tercatat sebesar 1,55 persen, yang merupakan yang tertinggi di Kalimantan.

“Kami membutuhkan strategi pembangunan yang lebih efektif dan terukur untuk menekan angka kemiskinan, bukan hanya mengandalkan angka PDRB yang tinggi,” ujar Hasanuddin.