Kedua, melakukan upaya penghentian penyebaran virus corona di seluruh Indonesia secara intensif, masif dan terkoordinasi. Kebutuhan melakukan rapid test secara masif untuk mendeteksi dan mengantisipasi penyebaran virus, semakin mendesak. Selain itu, perlu disinergikan langkah koordinasi pusat dan daerah, serta koordinasi antar daerah.

"Kami juga memandang perlunya perbaikan akurasi serta transparansi data dan informasi terkait peta penyebaran Corona, agar masyarakat lebih waspada dan kebijakan penanganannya lebih cepat dan tepat."

Ketiga, melakukan realokasi anggaran dan prioritas pembiayaan yang diperlukan dalam operasi penanggulangan virus Corona, utamanya fasilitas kesehatan. Kita perlu melakukan evaluasi APBN untuk me-realokasi anggaran negara, utamanya dari sektor- sektor yang bisa ditunda, khususnya untuk meningkatkan kapasitas fasilitas dan tenaga kesehatan; peningkatan perlindungan dan pemberian insentif yang memadai bagi para tenaga kesehatan.

"Saat ini, langkah-langkah itu memang sebaiknya diarahkan di perkotaan karena tingkat kerentanan dan kepadatan penduduk yang tinggi. Tetapi, daerah juga harus dipersiapkan karena fasilitas di daerah cenderung masih terbatas. Jangan sampai kita terkejut dan terlambat."

Keempat, memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang sangat terpuruk dalam krisis ini. Kepada kelompok yang paling rentan kehilangan pekerjaan dan pendapatan akibat krisis corona ini, perlu diberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau program jaring pengaman sosial lainnya; tujuannya untuk menjaga tingkat daya beli masyarakat, khususnya yang terkategori miskin dan tidak mampu (the bottom forty).

"Terhadap mereka, kita juga harus meyakinkan bahwa pemerintah mampu menjaga stok dan menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasaran, terutama menjelang datangnya Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri. Jangan sampai terjadi inflasi yang tidak terkendali."

Kelima, merumuskan dan menjalankan kebijakan (policy response) serta tindakan pemerintah untuk menanggulangi gejolak ekonomi yang serius saat ini. Kita tahu, social distancing berpotensi menurunkan permintaan, produksi (demand shock) dan juga stok komoditas barang (supply shock). Belum lagi ditambah oleh tekanan pasar modal (IHSG), tekanan depresiasi Rupiah, penurunan harga minyak global, serta potensi capital outflow secara besar-besaran.

"Untuk itu, perlu dipertimbangkan relaksasi dan restrukturisasi kredit, terutama di kalangan pelaku UMKM. Tujuannya adalah untuk memberikan kelonggaran kepada para pelaku UMKM tersebut dalam membayar kredit di tengah pelambatan ekonomi yang parah. Selain itu, kami juga mendukung kebijakan pemerintah untuk merelaksasi pajak penghasilan, pajak impor dan percepatan restitusi, sebagai respons cepat terhadap situasi ekonomi hari ini."