POLITIKAL.ID - Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju secara terang-terangan menunjukkan keberpihakan di Pilpres 2024.
Tercatat ada 4 menteri yang mendukung pasangan calon nomor urut 2, Prabowo-Gibran di Pilpres.
Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Ramainya anak buah Jokowi berpihak pada Prabowo-Gibran membuat capres nomor urut 1 Anies Baswedan gusar.
Anies lantas mempertanyakan ketegasan Presiden Jokowi soal kelakuan anak buahnya itu.
Menurut Anies Baswedan, Jokowi telah menyampaikan bahwa ASN dan pemerintah harus netral di Pilpres 2024.
"Presiden bilang harus netral bukan? Ada yang berani menentang perintah itu? Kalau ada yang berani, apakah Presiden diam saja?" kata Anies Baswedan di Gor Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (22/1/2024).
Ia menyayangkan sikap para Menteri yang dianggapnya melawan perintah Presiden Jokowi.
"Kalau Presiden sudah mengatakan harus netral, janganlah melawan Presiden," ujarnya.
Kini, Anies menanti sikap Presiden Jokowi untuk memberikan sanksi tegas terhadap para Menteri tersebut.
Seharusnya Menteri yang menunjukkan keberpihakan perlu diberikan sanksi, karena menurut Anies Baswedan, akan menyebabkan kekacauan.
"Kalau ada yang tidak menaati, Presiden beri sanksi pada yang tidak taat," katanya.
Selain Menteri, ada pula Wakil Menteri yang turut terlibat dalam tim Prabowo-Gibran di Pilpres, salah satunya adalah
Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Paiman Raharjo.
Paiman adalah Ketua Umum Relawan Sedulur Jokowi yang dilantik menjadi Wamendes PDTT pada pertengahan Juli 2023.
Sebelumnya ada pula Rosan Roeslani yang merupakan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.
Sebelum menjadi terlibat dalam kegiatan Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani sempat menjabat Wakil Menteri BUMN. Belakangan ia memilih mengundurkan diri dari jabatannya di BUMN.
Tak hanya persoalkan netralitas para Menteri Jokowi, Anies juga menyikapi akun resmi media sosial X Kementerian Pertahanan yang sempat menyematkan tagar Prabowo-Gibran2024.
Anies mengungkapkan pemerintah seharusnya menjaga netralitas Pemilu 2024, bukan malah berpihak secara terang-terangan.
Soal akun X Kementerian Pertahanan, Anies Baswedan meminta pemerintah memberikan sanksi kepada ASN yang terlibat.
"Kalau ada yang tidak netral, diberi sanksi. Kalau tidak diberi sanksi artinya dibolehkan, sesederhana itu. Kalau melanggar kasih sanksi, kalau tidak dikasih sanksi artinya apa? Boleh," ujar Anies..
Anies mengaku akan menunggu sanksi benar-benar turun dari pemerintah untuk ASN Kementerian Pertahanan.
Sanksi tersebut, kata Anies, sebagai salah satu komitmen negara menjaga netralitasnya jelang pemilu.
"Kita tunggu, kena sanksi enggak nih? Umumkan sanksinya tunjukkan kepada rakyat bahwa ada netralitas," ucapnya.
(REDAKSI)
